Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Satuan kerja (satker) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bertekad mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) untuk satuan kerjanya.
Kejaksaan Agung RI bidang Pidana Khusus mencanangkan program lanjutan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangan program ini akan berfokus pada 6 area, salah satunya integritas.
Acara pencanangan WBBM yang berlangsung di Gedung Bundar Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Kebayoran, Jakarta Selatan ini, diawali dengan apel yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Pencanangan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti WBBM sebagai simbol telah dimulainya program WBBM di wilayah Pidsus Kejaksaan Agung.
“Hari ini kita mencanangkan program WBBM dalam rangka telah lulus dari program WBK. Kita ingin menjaga konsistensi program WBK, dan kelanjutannya adalah program WBBM,” kata Adi saat sambutan apel, Senin (6/5/2019).
WBK Menuju WBBM
Adi mengatakan keberhasilan WBK harus dilanjutkan dengan penerapan WBBM. Dia meminta semua pihak mendukung dan terlibat mewujudkan program WBBM yang dicanangkan ini. “Saya minta ada perubahan pemahaman yang merujuk pada diri kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan program ini, saya minta kepada saudara semua inilah tanggung jawab kita semua, justru itu mari kita melakukan ini di Lingkungan kita sendiri, lingkungan kejaksaan di pusat maupun wilayah, dan seluruh masyarakat di Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Adi akan ada 6 area yang menjadi fokus untuk mewujudkan WBBM, dari sumber daya manusia, pemberdayaan, hingga ketatalaksanaan. Namun, menurutnya, program awal yang harus dilakukan, yaitu integritas. Terkait dengan pencapaian satker pidsus yang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Ini bukan suatu hal luar biasa. Ini bagaimana kami membangun organisasi ini, menjaga integritas personel kami dan bagaimana mewujudkan pelayanan hukum,” ujar JAM Pidsus Adi Toegarisman di Jakarta, kemarin.
Selama ini satker Pidsus, imbuh Adi, setelah memperoleh WBK terus menunjukkan perkembangan dan konsisten menjalankan program WBK. “Karena itu, untuk meraih predikat WBBM, kita harus menerapkan di antaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja,” paparnya.
Disebutkan, untuk peningkatan kapasitas SDM, pihaknya menggelar Pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) selama 4 hari di Lembang, Jawa Barat. Pihaknya juga melakukan Sosialisasi SOP, Pelaksanaan SOP, Revisi Pedoman Tuntutan Pidana, FGD bersama MAPPI dan KPK.
Penyamaan persepsi aparat penegak hukum (APH) terkait substansi dan prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi prinsip keadilan, pembangunan jaringan APH dan pihak terkait.
Sementara dalam manajemen sistem penanganan perkara, JAM Pidsus telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan agar pekerjaan tidak dilakukan berulang dan kontrol akurat dari atasan masing-masing tim oleh kasubdit terhubung.
Selain itu, Adi mengatakan, isu strategis dalam program itu ialah menjaga integritas dan membentuk disiplin para aparatur sipil negara.
“Program kami pertama saya akan membangun integritas dari teman-teman yang perwujudannya, misal kita membentuk disiplin mereka, gimana mereka menjaga jaringan, konsisten menjaga tanggung jawab, dan bekerja sama dalam tim. Inilah yang harus kita jaga dan kuatkan menjaga integritas,” jelasnya.
Kemudian Adi mengakhiri apel dengan meresmikan pencanangan WBBM di wilayah Pidsus Kejaksaan Agung RI. “Saya kira pencanangan ini saya harus secara resmi saya nyatakan dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim, mulai hari ini pidsus mencanangkan program WBBM,” pungkasnya.(AS)
