HUKUM  

Jalin Dialog Dengan Akademisi, Wakil Ketua BPK Goes to Campus di UMS

Sorong, NUSANTARAPOS.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat mewujudkan tujuan negara yang dicetuskan oleh para founding fathers yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), Kota Sorong, Papua Barat, Jum’at (26/07).

Dengan mengusung tema “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” Wakil Ketua BPK berharap, masyarakat khususnya akademisi dapat lebih memahami mengenai tugas, fungsi, dan wewenang BPK serta tentang pengelolaan keuangan negara.

Dalam paparannya, Bahrullah Akbar mengatakan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Melalui pemeriksaan yang berkualitas, Bahrullah Akbar menjelaskan, BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

“BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara transparan dan bertanggung jawab, tetapi kalau di dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya tindak pidana korupsi, maka diserahkan ke aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Selain Wakil Ketua BPK, kegiatan yang dibuka oleh Hermanto Suaib, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong dan diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi UMS tersebut, juga menghadirkan Wakil Dekan Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Mudiyati Rahmatunnisa sebagai narasumber dan Tenaga Ahli Wakil Ketua BPK, Achmad Djajuli sebagai moderator.

BPK Goes to Campus bertujuan, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi serta wewenang BPK secara langsung kepada akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan ini juga diharapkan, dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan akademisi sebagai langkah awal bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.(Red)