Kemendagri Paparkan Kemajuan Indeks Demokrasi Indonesia

JAKARTA –  JELANG akhir tahun, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta  menggelar kegiatan  “Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018” di hotel Lumire, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Pertemuan ini merupakan forum untuk membahas kinerja IDI di Provinsi DKI Jakarta serta sumbangsih pemikiran stake holder terkait peningkatan kinerja IDI Provinsi DKI di tahun 2019.

Nara sumber dari Kemendagri, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintah dan Perwakilan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dedi Taryadi, SH, M.Si ketika menjadi pembicara pada pertemuan “Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018” di hotel Lumire, Jakarta, Senin (3/12/2018) mengatakan demokrasi kita telah berjalan ke arah yang lebih.

“Ini patut kita syukuri dan kita terus meminta seluruh stake holder agar terus menjaga kondusifitas kehidupan di tahun politik 2018-2019,” papar Dedi.

Berbicara dengan tema “Arah dan Kebijakan Pemerintah dalam  Pembangunan Demokrasi  Sesuai dengan Amanat RPJMN,” Dedi mengatakan salah  indikator demokrasi berjalan ke arah yang lebih baik ditunjukkan dengan skore Indeks Demokrasi di beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami kemajuan,  Dokumen lengkap itu sudah kami paparkan dalama buku Pedoman Peningkatan Kinerja IDI di seluruh Indonesia.

Dedi menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

“Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam,” paparnya.

Mengutip data BPS, Didi menambahkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 70,09. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Pada kesempatan itu, Dedi juga mengabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan diundang untuk datang pada acara pemberian Pengharagaan Capaian IDI dari Kementerian Poiltik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada 13 Desember di Hotel Sahid, Jakarta. (Zul)