Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Anggota DPR asal Kalimantan Timur Ihwan Datu Adam sangat mendukung wacana pemerintah pusat untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan wacana tersebut sudah muncul dalam studi sekitar 1,5 tahun ini.
“Kami sangat mendukung dengan rencana tersebut, terlebih respon masyarakat dan juga pemerintah daerah juga cukup senang tetapi akan lebih senang jika tidak hanya akan…akan dan akan saja. Hal tersebut harus bisa diseriusi oleh pemerintah agar pusat pemerintahan bisa pindah ke Kalimantan Timur,” kata Ihwan ketika ditemui saat acara Halal Bihalal Kerukunan Masyarakat Kaltim & Kaltara di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2019)..
Lebih lanjut Ihwan mengatakan jika pusat pemerintahan dipindah di sana tidak akan salah karena berdasarkan kajian Bapennas juga yang layak untuk dijadikan pusat pemerintahan ya di Kalimantan Timur. Terlebih fasilitas di sana mulai dari airport internasional dan sebagainya sudah ada, tinggal dibangun gedung-gedung untuk pusat pemerintahannya saja.
“Kami di DPR akan mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, jika pun memerlukan biaya Rp 466 triliun kami akan mendorong agar hal itu terealisasikan” ujar anggota komisi VII itu.
Dengan biaya yang hampir Rp 500 triliun itu menurut Ihwan pemerintah tidak perlu harus berhutang ke luar negeri. Pasalnya devisa yang disetor oleh Kaltim dalam setahun pun sudah sekitar Rp 500 triliun.
“Saya rasa dengan nilai Rp 464 triliun tidak akan menjadi masalah, terlebih Kaltim merupakan penyumbang devisa terbesar sekitar 500 triliun setiap tahunnya. Jadi bisa saja distop saja dulu devisa itu untuk membangun pusat pemerintahan di sana,” urainya.
Ihwan menambahkan, devisa Kaltim tidak usah diambil dulu sehingga tidak perlu utang ke luar negeri. Dari hasil bumi Kaltim saja sudah cukup untuk membangun itu semua.
“Terlebih wacana pemindahan ini sudah diwacanakan sejak berpuluh tahun lalu di jaman Bung Karno. Untuk itu saya mewakili masyarakat Kaltim ingin agar hal tersebut bukan hanya segera wacana tapi harus segera terealisasikan. Jangan sampai masyarakat di Kaltim terus bertanya-tanya kepada kami bahwa ini hanya sekedar wacana dan isapan jempol belaka,” tegasnya.(Hari.S)
