Pengukuhan dan Serah Terima Kepengurusan DPP GAMKI Periode 2019-2022

Ketua Umum GAMKI terpilih Willem Wandik dan mantan Ketua Umum GAMKI sebelumnya Michael Wattimena berdoa bersama sebelum memasuki ruang acara pengukuhan dan serah terima kepengurusan periode 2019-2022.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Dewan Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menggelar pengukuhan dan Serah terima kepengurusan periode 2019-2022 di Graha Oikumene di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, perwakilan dari GP Ansor, KNPI, PGI dan OKP lainnya. Pada pukul 15.00 WIB acar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars GAMKI dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta bagi para pahlawan bangsa.

Pengukuhan dan serah terima tersebut didasari keputusan tim formatur dan kongres GAMKI ke-11 yang diadakan pada bulan Agustus lalu di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

Terlihat Majelis Pertimbangan Organisasi menyerahkan bendera petaka ke Ketua Umum Demosioner Michael Wattimena, dan kemudian bendera petaka diberikan kepada Ketua Umum Terpilih GAMKI Periode 2019-2022 Willem Wandik.

“Pada hari ini saya berikan bendera petaka untuk dikibarkan di seluruh Indonesia,” ujar Majelis Pertimbangan.

Acara berikutnya menyerahkan administrasi kepada Sekretaris Umum terpilih GAMKI Sahat Sinurat dan penandatanganan berita acara pengukuhan DPP GAMKI Periode 2019-2022.

Ketua Umum GAMKI terpilih Willem Wandik berfoto bersama Bupati Halmahera Barat Danny Missy (kedua dari kiri).

Dalam pidatonya Ketua Umum GAMKI terpilih Willem Wandik mengatakan geraja masih menjadi kekuatan pemersatu umat Indonesia.Pemuda Kristen menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam percaturan politik identitas di Indonesia.

“Seperti halnya konflik di tanah Papua merupakan persoalan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian Gereja dan juga negara secara serius. Gereja masih Belum mendapatkan kebebasan di negara Pancasila,” ujarnya.

Anggota DPR dari dapil Papua tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat adat masih menjadi korban investasi di Indonesia. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan demokrasi, kebebasan berpendapat, berkumpul/berorganisasi, perlindungan HAM di Indonesia.

“Kewajiban yang lain adalah dengan kehadiran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan lainnya di tanah Papua. Jangan sampai alam yang begitu kaya di sana hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja tapi masyarakat di sana tidak mendapatkan haknya,” tegas Willem politisi Partai Demokrat tersebut.

Di tempat yang sama mantan Ketua Umum GAMKI periode sebelumnya Michael Wattimena menyatakan kolaborasi gereja denhan pemerintah sangat diperlukan dalam membangun kemitraan yang positif dan konstruktif. Hal itu bukan hanya pada tingkat nasional saja tetapi boleh pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Sehingga peran dan fungsi daripada anggota GAMKI itu tidak saja dirasakan di pusat, tapi kita akan merasakan sampai pada tingkat kabupaten dan kota di masing-masing provinsi yang ada,” pungkas mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut.