Dinilai Bermasalah, BPP GINSI Akan Restrukturisasi Kepengurusan

Ketua Umum GINSI Anton Sihombing (kanan) sedang berbincang dengan jajarannya membahas pergantian sejumlah pengurus.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) seperti mati suri selama beberapa tahun ke belakang, dikarenakan sang ketua umumnya Anton Sihombing masih sibuk sebagai anggota DPR-RI sehingga roda organisasi dipercayakan sepenuhnya ke sekretaris jenderal (Sekjen).

Akan tetapi sebagai sekjen Erwin Taufan dinilai tak maksimal dalam menjalankan roda organisasi, dan cenderung melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan apa yang ada di dalam AD/ART organisasi.

“Kita juga akan merevitalisasi kepengurusan GINSI, seperti dalam waktu dekat sekjennya akan saya ganti kalau tidak mampu bekerja dan melakukan tupoksinya dan tidak mampu berkomunikasi dengan DPD-DPD I,” ujar Ketua Umum BPP GINSI Anton Sihombing di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Pengurus-pengurus yang dinilai tak taat aturan, seperti tidak transparan dalam pengelolaan GINSI, kata Anton bakal direposisi.

“Dan di departemen lain yang namanya Ratna itu akan kita ganti karena tidak transparan apa-apa saja partisipasi Sucofindo dan sebagainya,” tuturnya.

“Bahkan sampai membawa surat dokumen penting organisasi tanpa tanda terima. Dokumen yang sampai berapa mobil dibawanya, tanpa mau menandatangani tanda terima,” imbuh Anton.

Untuk Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan, menurut Anton kesalahannya yakni membuat keputusan yang strategis tanpa melibatkan dirinya. Anton mengaku sejak awal tak cocok memimpin bersama Erwin. Karenanya dengan kewenangan yang diklaim dimilikinya, Anton berencana mencopot Erwin dari jabatannya. Pembahasan rencana pemecatan Erwin telah dilakukan pada rapat yang digelar dua minggu lalu.

“Selain itu Sekjen membuat surat keluar antara lain Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) dengan tandatangannya sendiri. Sebetulnya dulu saya tidak mau memakai dia sebagai sekjen tetapi ada yang merekomendasikan,” jelasnya.

Pergantian juga menyasar para pengurus yang tak aktif. Anton menilai, banyak pengurus yang tak kompak, karena justru bergerak sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing. Karena itu menurutnya pembenahan penting dilakukan.

Di samping itu, GINSI berencana menggelar rapat umum pada November 2019. Kegiatan itu diselenggarakan lantaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) GINSI yang dibawa Erwin bersama salah satu ketua organisasi ke notaris, tak melibatkan dirinya dan juga dirapat plenokan.

“Demikian juga keadaan Tanjung Priok akan kita evaluasi. Masa seluruh anggota ke Tanjung Priok. Karena pada pembentukannya tidak melapor sampai sekarang. Tapi bukan kita kaji kepengurusannya tetapi akan kita lakukan pendekatan. Kalau ada rencana munaslub harus legal diketahui saya sebagai ketua umum,” tuturnya.

“Dalam waktu dekat saya surati pengurus DPD GINSI, Mabes Polri dan seluruh kapolda untuk memberitahukan kalau ada yang ingin membuat munaslub tidak sepengetahuan saya untuk tidak dilayani,” sambungnya.