Peringati Dirgahayu RI, PPM Papua Minta Pemda Lebih Perhatikan Nasib Veteran Pejuang Kemerdekaan

Ketua Umum Mada PPM Papua, Boy Markus Dawir sedang menyerahkan bendera merah putih kepada salah satu cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Jayapura, NUSANTARAPOS.CO.ID – Dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 75 tahun, Pemuda Panca Marga resimen Yudha Putra Papua yang didalamnya merupakan putra-putri maupun anak cucu pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia melakukan serangkaian kegiatan.

Kegiatan tersebut antara lain pembersihan pantai dan penanaman tanaman bakau Hamadi, Holtekamp serta pembagian bendera merah putih bagi masyarakat yang melintas di sepanjang jalan Hamadi Holtekamp, Jayapura.

Disamping itu pula pada Sabtu (15/8/2020) lalu, sebanyak 500 personil anak-cucu pejuang yang tergabung dalam sejumlah komunitas seperti Pemuda Panca Marga resimen Yudha Putra Markas Daerah Papua , Komunitas Rumah Bakau Jayapura, Pemuda Saireri, Resimen Mahasiswa Maha Chandra Uncen Jayapura serta TNI dan Polri membentangkan bendera merah putih sejauh 1 kilot di sepanjang pantai Hamadi Holtekamp, Jayapura.

Bukan itu saja di puncak peringatan HUT RI ke-75 tahun, anak cucu pejuang ini mengisinya dengan sejumlah perlombaan diantaranya lomba lari kelereng dengan menggunakan sendok, lomba makan kerupuk, lomba gawang mini (futsal) dan lomba gaple untuk orang dewasa.

Ketua Umum Markas Daerah Pemuda Panca Marga yang juga selaku komandan Markas Daerah Resimen Yudha Putra Papua Boy Markus Dawir (BMD) mengatakan di HUT RI ke 75 tahun ini PPM meminta perhatian khusus negara untuk serius dalam mengurus kesejahteraan para veteran dan keluarganya terutama yang ada di tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

“Sampai kini para veteran kurang mendapatkan perhatian dari negara, pemberian perhatian berupa peningkatan kesejahteraan keluarga veteran,” ungkapnya melalui siaran pers, Senin (17/8/2020).

Lanjut BMD, hal itu perlu agar para veteran beserta anak cucunya tetap semangat mengawal Papua dalam bingkai NKRI, yang dalam hal ini melakukan upaya-upaya yang continue dan menyeluruh untuk membentengi segala ancaman, baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar yang sewaktu-waktu bisa mengancam kedaulatan NKRI di bumi Papua.

“Saat ini APBD provinsi Papua sebesar Rp 15 triliun, sementara untuk APBD Kabupaten/Kota rata-rata berkisar 1,4 triliun. Masa anggaran sebanyak itu tidak bisa mensejahterakan para pejuang yang sudah mengorbankan nyawanya demi membawa merah putih ke Irian Barat dan menjadikan Irian Barat sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.

BMD yang juga Anggota Komisi IV DPR Papua itu sangat heran dengan anggaran sebesar itu tidak bisa mensejahterakan para veteran ataupun keturunannya yang ada saat ini. Masa para pejuang tidak bisa di sejahterakan, ya setidaknya ada insentif untuk para pejuang ada program pembangunan rumah bagi para pejuang. Sebab sampai saat ini masih ada pejuang yang tinggal di rumah papan yang tidak layak baik yang ada di kota maupun yang ada di distrik dan kampung,” ucapnya.

BMD mengingkari apabila pemerintah provinsi dan kabupaten/kota APBD nya tidak mampu mensejahterakan para pejuang hendaknya memberitahukan kepada PPM Papua untuk meminta kepada presiden Jokowi, supaya ada program khusus dari presiden bagi mereka yang terlibat menyatakan Irian Barat ke pangkuan NKRI.

“Hal tersebut harus dilakukan agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita keluarga veteran maupun tokoh-tokoh sekarang bisa mampu untuk menangkalnya,” ungkap politikus Partai Demokrat tersebut.