Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan kritik keras terhadap perusahaan BUMN tersebut.
Mulai dari masih adanya ‘permainan’ manipulasi gaji pejabat, hingga keinginan Pertamina untuk mengeksplorasi minyak di luar negeri, sementara di Indonesia menurut Ahok masih banyak cekungan yang bisa dioptimalkan, dan hal-hal lainnya.
Kritik tersebut ia sampaikan dalam sebuah video yang beredar luas di YouTube. Koreksi internal Ahok ini mendapatkan dukungan dari Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) organisasi relawan pendukung Jokowi dan Ahok.
“Apa yang dilakukan oleh Ahok itu sudah benar, karena tujuan dia adalah bagaimana menaikan kinerja Pertamina ini dalam kondisi yang lebih sehat, lebih maju dan transparan,” ujar Ketua Umum Ninja C. Suhadi, S.H., M.H., di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Jika bukan Ahok, menurut Suhadi tak akan ada yang berani membuka kondisi atau permasalahan yang ada di Pertamina.
“Padahal kita tahu bahwa Pertamina merupakan sebuah perusahaan minyak besar yang dimiliki Republik Indonesia ini, sehingga sangat berpotensi memperoleh keuntungan yang sangat besar pula. Namun pada kenyataannya masih mengalami kerugian dan ini menjadi pertanyaan yang harus ditemukan solusinya,” katanya.
Atas itu, tambah Suhadi, langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh Ahok harus diapresiasi. Kritik tersebut menurutnya harus direspon positif, bukan malah sebaliknya.
Ia mempertanyakan balik pihak-pihak yang meminta Ahok untuk mundur atau diganti dari jabatannya sebagai Komut.
“Berarti orang tersebut ada kemungkinan memiliki kepentingan secara khusus, hak tersebut tidak boleh terjadi,” ucapnya.
“Sudahlah negeri ini harus berubah dalam konteks apapun. Bukan hanya di Pertamina tentunya, tapi juga di sektor-sektor lain misalnya perusahaan plat merah dimana dia harus menghabiskan devisa bagi negara dan transparan,” terang Suhadi.
Ninja juga turut mendukung langkah pembentukan holding dan sub holding, sebagai pengganti Kementerian BUMN, yang dinilai Ahok perlu dibubarkan. Terlebih jika keputusan itu dianggap yang terbaik untuk kemajuan.
Suhadi menjelaskan perubahan tersebut tak akan mudah, mengingat ada aturan yang harus direvisi. Karena itu mengingatkan pihak-pihak yang tak setuju, untuk tidak tergesa-gesa bersikap.
“Namun semua itu seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tidak akan semudah atau segampang itu. Karena kementerian ini kan diatur oleh undang-undang, kalau ada serikat pekerja tidak mau dibawa ke holding itu hal yang wajar,” katanya.
“Pada intinya sebagai relawan Jokowi saya mendukung Ahok untuk melanjutkan perbaikan di Pertamina ke depan,” pungkas advokat senior tersebut.(HSY)
