Oleh: Jokowi
Wartawan Utama
Bakal Calon Bupati yang sudah mendekati masa pendaftaran lewat partai politik dapat dikatakan was-was dan ketar-ketir karena banyak bakal calon Bupati Pacitan berbondong-bondong memilih menggunakan kendaraan Partai Demokrat.
Hal ini dapat dijumpai dari pemasangan baliho yang banyak menggunakan warna nuansa biru. Tentu saja hal ini akan mempersempit kesempatan untuk mendapatkan rekom dari partai karena tentu hanya satu saja yang akan mendapatkan rekom tersebut.
Terlebih lagi, dengan datangnya bakal calon bupati Pacitan yang baru-baru muncul banyak menjadi teka-teki dan pertanyaan baik dari kalangan bakal calon yang sudah sejak lama berpromosi, partai politik dan bahkan warga masyarakat. Mereka tentu akan bertanya-tanya mengapa, untuk apa dan bagaiamana tiba-tiba muncul sebagai bakal calon.
Mereka tentu akan menganggap bahwa bakal calon yang baru muncul pada saat menjelang pendaftaran ini adalah “kuda hitam” yang nantinya akan lolos dalam mendapatkan rekom. Bila hal ini terjadi tak menutup kemungkinan para bakal calon bupati yang sudah lama menancapkan baliho di sepanjang jalan yang tentunya sudah banyak mengeluarkan uang akan merasa disingkirkan dengan datangnya “kuda hitam”.
Mereka mungkin akan bertanya apa hubungannya dengan penguasa di saat si kuda hitam ini datang yang secara tiba-tiba dalam kancah percaturan pilkada? Seberapakah besar peran si “Kuda Hitam” ini dapat begitu saja secara tiba-tiba muncul?
Padahal di Pasal 71 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat aparatur sipil negara, anghota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
Dengan adanya pasal tersebut di atas, tentunya para bakal calon sudah tidak perlu khawatir lagi tentang munculnya “Kuda Hitam” ini yang di dukung oleh Pejabat Negara, atau pejabat daerah serta pejabat ASN , karena mereka harus benar-benar netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon.
