Penulis:Irianto
Dalam konteks krisis akibat pendemi covid-19 dari penerapan pembatasan menuju kenormalan baru semestinya harus didahului transisi dan prakondisi.Artinya pemerintah disatu sisi seharusnya melakukan pemulihan disektor kesehatan menjadi prioritas namun dalam sektor ekonomi juga tidak boleh terabaikan.
Sejumlah wilayah di Indonesia telah mencabut status pembatasan sosial berskala besar(PSBB)guna memulihkan roda perekonomian serta sejumlah wilayah juga masuk masa transisi tetapi belum dibarengi dengan kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan.Akhirnya,dampak yang terjadi kasus covid makin masif dengan akumulasi positif menembus angka 50 ribu(50.187)kasus terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan data penambahan harian 1.178 kasus.Angka ini menjadi gambaran bahwa penularan wabah coronavirus masih belum bisa sepenuhnya dikontrol.
Tidak bisa pemerintah hanya melakukan upaya pemutusan rantai penularan covid-19 dengan pembatasan aktivitas yang mengorbankan sektor ekonomi atau sisi berlawanannya juga mengedepankan kegiatan ekonomi namun resiko wabah covid-19 masih sulit teekontrol.Perubahan sebuah kebijakan pemerintah tidak bisa juga sepenuhnya radikal,drastis tanpa adanya transisi.Oleh karena itu,kebijakan pemerintah haruslah bertahap dengan tidak terlalu juga menitikberatkan ke satu sisi kesehatan sehingga mengabaikan sektor-sektor lainnya yang menunjang kelancaran aktivitas kehidupan masyarakat.Yang terpenting saat ini daripada PSBB ialah kepatuhan masyarakat untuk tetap menggalakkan protokol kesehatan.Sebab walaupun ada PSBB tapi bila masyarakat tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah maka itu hasilnya sama saja.
Maka dari itu,pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah harus bijak dan cermat dalam membaca perkembangan situasi saat ini.Butuh kebijakan yang betul-betul sistematis dan berpatokan pada aspek kesehatan dan ekonomi sehingga roda keduanya berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama baik pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia.Misal,pemerintah membuka sektor-sektor tertentu dengan resiko penularan kecil tetapi dampak ekonominya besar daripada pemerintah membuka sektor dengan resiko besar namun dampak ekonominya kecil.
Pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan yang bertumpu pada sebuah keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan atau dilaksanakan oleh masyarakat dalam waktu yang bersamaan.Ekonomi dan kesehatan bukanlah dua titik yang berlawanan namun dua sektor ini yang harus menjadi poin utama pemerintah untuk menyelmatkannya secara beriringan.Pengambil kebijakan dalam hal ini Presiden harus pandai mencari formula yang seimbang untuk kelangsungan kebutuhan hidup rakyatnya baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.
Presiden Jokowi pernah meminta kepada tiap kepala daerah di masa pendemi covid-19 ini agar tidak hanya mengurus ekonomi sedangkan urusan kesehatan terabaikan sebaliknya kepala daerah juga tidak bisa konsentrasi penuh diurusan kesehatan tetapi kondisi roda ekonomi di daerahnya dibiarkan terpuruk.
Penulis mengibaratkan pemimpin saat ini baik dipusat maupun didaerah dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakannya untuk rakyat patuhi harus mampu menentukan kapan menginjak gas dan kapan waktunya untuk mengerem di situasi coronavirus ini.Pemimpin itu adalah pengemudi sedangkan rakyat adalah penumpangnya. Maka wahai para pemimpin, kombinasikanlah gas dan rem dengan tepat dan cermat agar seluruh rakyatnya yang menjadi penumpang dibadai covid-19 ini aman dan selamat.
