Koalisi Mahasiswa UIN Desak Presiden untuk Copot Kepala BIN

oleh -

Koalisi Mahasiswa UIN (KMU) desak Presiden Jokowi copot jabatan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tito Karnavian. Pasalnya, keduanya dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya yakni memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bernegara.

Rizki Irwansyah Presidium KMU mengatakan, adanya teror bom yang terjadi di Surabaya, ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada.

“Kabar duka kembali harus kita telan atas aksi teror yang meninpa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan bersama melawan terorisme, sebab sasaran aksi teror ialah menebar ketakutan,” ungkap Rizki dalam press rilisnya yang dikirim ke redaksi, Selasa (15/5/2018).

Dirinya juga menyampaikan bahwa, “Segala bentuk kekerasan dan teror merupakan musuh kemanusiaan. Kendati demikian, beberapa data menunjukan beragam aksi teror dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia setiap tahun intensitasnya terus mengalami kenaikan,” paparnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, “Potret tersebut tentu saja menegaskan bahwa BIN, dan Polri telah gagal menjalankan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam bernegara,” jelasnya.

“Kinerja BIN dan Polri dibawah komando Budi Guniawan dan Tito tidak becus bahkan bisa gagal dalam memimpin instansi keamaan negara. Hal ini saya kira perlu dipertanyakan,” seru Rizki sapaan akrab kiki.

Ia melanjutkan, BIN yang seharusnya melakukan pencegahan aksi terorisme sejak dini, justru malah membuat Indonesia sebagai rumah bagi teroris. Sama halnya dengan Polri yang sejatinya dapat memberikan jaminan keamanan dalam negeri.

Oleh sebab itu, Rizki Irwansyah Presidium KMU, Koalisi Mahasiswa UIN, mendesak Presiden dapat mengambil sikap tegas dan berani mencopot jabatan BG dan Tito sebagai Kepala BIN dan Porli. Bukan mengembalikan kembali Militer layaknya orde baru.

“Kami mendesak kepada Presiden harus berani dan tegas terhadap kelalaian yang mengakibatkan stabilitas keamanan negara, bukan justru menutupinya dengan membawa kembali militer dalam seperti era orde baru”. Pungkas Presidium KMU Rizki Irwansyah (AWD)