DPD Demokrat Jakarta Tolak Kongres Luar Biasa

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, H. Santoso, SH (tengah) beserta jajarannya sedang menggelar konferensi pers pernyataan sikap mengenai Kongres Luar Biasa.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menolak wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang disusulkan beberapa senior. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, H. Santoso, SH saat menggelar konferensi pers di kantornya wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Lanjut Santoso, terlebih saat ini kami kader Partai Demokrat seluruh Indonesia tak terkecuali juga kader Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta masih dalam suasana berduka dengan wafatnya ibunda Hj. Kristiani Herawati. Kami berdoa semoga almarhumah istirahat dengan tenang dan husnul khotimah.

“Bahwa kami bersyukur karena perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2019 jika dikonversi menjadi kursi jumlahnya tetap sama seperti Pemilu 2014 yakni 10 kursi DPRD DKI. 10 kursi tersebut tersebar di seluruh Dapil DPRD Provinsi, artinya seluruh Dapil DKI Jakarta Partai Demokrat memperolch 1 kursi,” katanya.

Santoso menjelaskan terkait dengan Pilpres dan peta koalisi Partai Pasca Pemilu ini, kami DPD Partai Demokrat DKI Jakarta PATUH dan mengikuti patron yang sudah digariskan oleh DPP Partai Demokrat. Karena kewenangan mengenai koalisi itu adalah Murni kewenangan DPP.

“Merespon wacana Kongres Luar Biasa atau KLB yang dihembuskan oleh beberapa tokoh Senior Partai Demokrat, kami berpandangan bahwa tidak ada sesuatu kegentingan yang memaksa sehingga Partai Dcmokrat harus melakukan KLB. Dibawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Partai Demokrat masih on the track berada pada jalur yang tepat,” ujarnya.

Kami, tambah Santoso, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta beserta seluruh DPC Partai Demokrat se-DKI Jakarta menolak untuk ikut dalam segala upaya yang mengarah kepada Kongres Luar Biasa (KLB) dengan alasan apapun.

“Makadari itu, kami meminta DPP untuk bersikap tegas sesuai AD-ART Partai Demokrat kepada pengurus/kader Partai Demokrat yang menciptakan kegaduhan dengan mengusulkan KLB & bentuk cara lainnya yang memecah belah Partai Demokrat” tegasnya.

Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Mereka mendesak DPP Partai Demokrat menggelar KLB sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru karena dinilai perolehan suara Demokrat di Pemilu 2019 anjlok.

Perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 mencapai 10,9 persen lalu turun menjadi 7,7 persen di Pemilu 2019.

Saat konferensi pers, Santoso didampingi oleh Misan Samsuri (Sekretaris DPD Demokrat DKI), Meriana Harahap (Bendahara DPD Demokrat DKI) dan beberapa kader Demokrat DKI Jakarta.(Hari.S)