Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID -Meskipun pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru akan dilakukan setelah anggota DPR dan DPD dilantik tanggal 1 Oktober mendatang. Namun terdapat informasi, Ketua MPR akan diberikan kepada partai pemenang kedua yakni Partai Golkar.
Menanggapi hal tersebut, Wakli Ketua Bakumham DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar mengatakan jika kursi ketua MPR diberikan kepada kami (Golkar,red) tentunya sosok Aziz Syamsuddin sangat layak dan pas mengisi posisi tersebut.
“Sosok beliau kalem dan berpenampilan tenang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pimpinan MPR. Penilaian kepada sosok Aziz Syamsuddin adalah rasional tidak subyektif,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (25/9/2019).
Lanjut Muslim, jika dilihat dari sisi pengalaman Azis Syamsuddin sangat komplit, dimana dia merupakan intelektual hukum yang mumpuni bergelar doktor. Dan cukup lama menjadi anggota DPR RI, MPR, dan pernah di fraksi.
“Bahkan saat ini pun Aziz merupakan Ketua Komisi III DPR RI, serta dari sisi usia pun dia sudah cukup matang.Penguasaan Azis Syamsuddin di bidang hukum sangat membantu lembaga MPR dalam melakukan tupoksinya,” katanya.
“Harapannya semoga dalam pemilihan pimpinan MPR ke depan dilakukan secara musyawarah mufakat untuk memilih Azis Syamsuddin sebagai Ketua MPR bersama 9 wakil pimpinan MPR yang berasal dari perwakilan partai dan satu perwakilan DPD RI,” tutup Muslim.
Sebelumnya sebuah sumber mengungkapkan sudah ada kesepakatan, partai pemenang kedua mendapatkan Ketua MPR. Karena Ketua DPR dari pemenang nomor satu yaitu PDIP.
“Pemberian ke Golkar sebagai salah satu kesepakatan dalam revisi UU MD3. Golkar rela mendukung jabatan pimpinan 10 orang karena ingin Ketua MPR menjadi jatah Golkar,” katanya.
Dia mengatakan semua fraksi sudah setuju. Jadi pemilihan MPR kali ini tidak lama karena semua sudah dapat jatah,” ujar sumber tersebut.
Dia menyebut Presiden Jokowi juga menyetujui komposisi 10 pimpinan MPR. Jokowi juga menyetujui Golkar mendapatkan jatah Ketua MPR.
“Jokowi tidak ingin gaduh. Jokowi ingin rekonsiliasi melalui pimpinan MPR,” tuturnya.
