Minut, NUSANTARAPOS.CO.ID – Brutal. Itulah warna politik yang tengah berlangsung saat ini terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) Minahasa Utara 2020. Konstelasi politik lokal perebutan dukungan kursi partai politik untuk para calon bupati Minut makin panas. Lobby di Jakarta terkait dukungan partai kepada calon bupati berlangsung ketat.
Kasak-kusuk permainan politik kotor mewarnai partai. Bahkan rekomendasi partai bisa menjauhkan harapan rakyat dengan keinginan partai. Kepentingan politik klan dan dinasti keluarga Vonny Panambunan dan Olly Dondokambey tampak di depan mata.
Lobby para politikus sekaliber mereka bisa menentukan rekomendasi dukungan partai politik. Hal yang bisa membuat harapan rakyat Minut akan perubahan nasib di ujung tanduk. Bisa jadi harapan baru sosok baru sirna. Hanya meninggalkan Pilkada tanpa perubahan nasib bagi warga Minut.
Yang menarik justru keterlibatan para bakal calon bupati yang catatan mereka di mata masyarakat Minut telah tercoreng. Namun kurang mendapatkan perhatian.
Sompie Singal ketika menjabat Bupati diduga berperan dalam manipulasi data terkait jabatan 98 sekretaris desa (Sekdes). Dia pun maju dengan tanpa merasa berdosa. Sampai di Desa Lihuna, Kecamatan Likupang Barat memiliki tiga Sekdes.
“Kok bisa dalam satu desa ada tiga Sekdes,” kata Reflyn Kending, warga Lihuna, Senin (24/8/2020).
Bakal calon bupati Joune Ganda tidak kalah melakukan lobby tingkat tinggi. Joune Ganda memanfaatkan perang proxy untuk mendapatkan dukungan. Padahal Joune Ganda ini diduga telah melakukan tindakan kriminal terkait lahan dan dilaporkan ke Polsek Airmadidi Minut 18 Mei 2018.
Catatan di Polda Sulut menunjukkan pengaduan Jhonson Dengah terkait dugaan pengrusakan tanaman dan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Joune Ganda dengan surat nomor B/153/V/RES/7/5/2019. Catatan buruk yang membuat parpol pengusung dan masyarakat untuk melihat lebih dalam sosok para calon bupati.
“Padahal rakyat Minut menginginkan sosok baru, di luar stok lama para politikus yang track record mereka sudah diketahui oleh masyarakat. Berpuluh tahun tanpa perubahan berarti,” kata Sara Sambiran, M,Si staf pengajar Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi Manado, Senin (24/8/2020). ***
