Jakarta, Nusantarapos – Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) kembali menggelar pertemuan para aktifis pro demokrasi sekaligus berbuka puasa bersama membahas situasi global paska dikeluarkannya rilis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia oleh pemerintah Amerika Serikat dan perang berkepanjangan yang terjadi antara Rusia vs Ukraina di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2022).
Dalam pertamuan ini hadir antara lain para tokoh-tokoh aktivis nasional antara lain Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ferry Juliantono, Faisal Basri, Bursah Zarnubi, Roy Suryo, Usmad Hamid, Zaim Saidi, Herdi Sahrasad, Antonhy Budiawan, Ariady Ahmad, Yusuf Blegur, Chandra Tirtawijaya, Dian Islamiaty, Teguh Santosa dan Andrianto.
Masing-masing tokoh memberikan testimoni dalam acara ini antara lain, Syahganda Nainggolan mengatakan, elemen pro demokrasi agar berkonsolidasi untuk mengantisipasi tekanan global yang sudah melihat Indonesia dalam cengkraman oligkarki, anti demokrasi, pro RRC dan banyak melakukan pelanggaran HAM.
Sementara Rocky Gerung menegaskan, rezim oligarkis ini makin kedodoran dan publik akan menekan lebih keras.
Kemudian Usman Hamid mengatakan, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi karena rezim di kuasai oleh Oligharkis.
Lalu Ferry Juliantono melihat situsasi paska lebaran akan makin bergelora karena tuntunan publik yang dipiimpin elemen mahasiswa, buruh dan rakyat bisa turun berjuta orang ke jalan. Untuk itu PMKI harus segera menyiapkan konsolidasi sehingga punya bargains di hitung oleh rezim.
Ferry melihat situsasi pasca lebaran akan makin bergelora serta tuntunan publik yang dipiimpin elemen mahasiswa, buruh dan rakyat bisa turun berjuta orang ke jalan. Untuk itu PMKI harus segera menyiapkan konsolidasi sehingga punya bargains di hitung oleh rezim untuk turun tangan ikut menyelamatkan rakyat dari situasi ini.
Sementara Faisal Basri menyoroti ekonomi yang makin memburuk di cengkram oligarkis batubara dan sawit.
Hal senada di sampaikan Andrianto, oligarkis sudah terlalu berkuasa dan memburu rente tanpa pikirkan efek bagi rakyat kecil.
“Minyak goreng di hilangkan dari pasar adalah tindakan tak berperikemanusian. Hal ini harus di buru dan di kejar sampai ke akar – akarnya. Jika rakyat marah bisa saja pemerintahan ini akan selesai lebih cepat”, pungkas Andrianto.
Seperti di ketahui, dalam pertemuan ini PMKI memperkirakan situasi perang dingin saat ini akan menyulitkan Indonesia karena situasi ini bersamaan dengan perekonomian Indonesia yang lesu.
PMKI memandang situasi perang dingin kali ini akan menyulitkan posisi Indonesia karena situasi perekonomian yang lesu. Rakyat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok, harga-harga barang melambung, minyak goreng menghilang di pasar di tambah kepemimpinan nasional yang lemah serta berbagai perpecahan dikalangan masyarakat.
Tekanan global bukan hanya sekedar keinginan super power untuk membuat pilihan sulit bagi Indonesia menentukan pemihakan, tapi juga perekonomian negara-negara maju akan lebih diutamakan mereka untuk pertahanan daripada memberikan bantuan bagi negara lain, seperti untuk Indonesia. PMKI meminta Indonesia Harus Berdaulat Dalam Situasi Krisis Tekanan Geopolitik Perang Dingin ini.
Kemudian, para tokoh aktifis nasional juga menyerukan agar Indonesia segera menemukan jalan konsolidasi kekuatan melalui pengorganisasian massa rakyat yang lebih luas demi menyongsong kepemimpinan nasional yang solid dan kuat di masa depan.
Mengutuk kekerasan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sebagaimana Indonesia mengutuk invasi Israel terhadap Palestina.