JAKARTA, NUSANTARAPOS – Upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia serta mencapai kesetaraan gender dibidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Women’s World Banking (WWB) meluncurkan “Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan” (Koalisi IKDP).
Koalisi IKDP ini merupakan salah satu upaya mengatasi kesenjangan gender dalam akses teknologi digital, keterampilan, dan produk keuangan digital bagi perempuan Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif guna pemulihan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan dampak ekonomi yang transformasional.
Sebagai tindaklanjut G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022, ada tiga agenda utama Koalisi IKDP yaitu: Pertama, peningkatan akses kepada teknologi. Kedua, peningkatan keterampilan digital dan keuangan. Ketiga, peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital.
Di tingkat global telah dibentuk Advocacy Hub IKDP yang diinisiasi oleh WWB dan UN Capital Development Fund. Dan juga merupakan kumpulan dari beragam pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan keuangan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Mitra awal Advocacy Hub antara lain European Bank for Reconstruction and Development, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), dan FinEquity yang diselenggarakan oleh CGAP, GSMA, International Finance Corporation, World Bank Gender Group, Better Than Cash Alliance, dan Kaleidofin.
Advocacy Hub juga didukung Bill & Melinda Gates Foundation. Tujuan Advocacy Hub untuk mendorong kemajuan kesetaraan keuangan digital bagi perempuan di tingkat global, regional dan nasional.
Lenny N. Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA berharap Koalisi IKDP dapat membantu meningkatkan akses layanan keuangan digital yang mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan nasional 90% sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sekaligus mendukung peningkatan SNKI Perempuan (SNKI-P).
“Selain itu, menanamkan kemampuan digital dan keuangan dalam layanan dan produk keuangan, dapat membantu meningkatkan akses dan penggunaan keuangan kepada UMKM perempuan. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan ekonomi digital seperti juga telah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk pulih bersama, pulih lebih kuat,” ucapnya.
“Akses layanan keuangan digital sudah menjadi kebutuhan, terutama bagi perempuan Indonesia. Kami membentuk Koalisi IKPD ini sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi, utamanya melalui tiga agenda utama Koalisi IKDP,” pungkasnya saat menberikan keterangan kepada media di Mandarin Hotel Jakarta, Senin (19/9/2022).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran, yang juga mantan Sekjen World Blind Union 2012-2016, Rina Prasarani menuturkan minimnya pemahaman masyarakat, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun di kalangan penyedia platform digital tentang perspektif dan interaksi disabilitas membuat isu transaksi keuangan digital seakan-akan tidak memiliki kedekatan dengan isu perempuan penyandang disabilitas.
“HWDI berharap program ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman perempuan penyandang disabilitas tentang produk dan layanan keuangan digital, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, tetapi lebih jauh lagi dapat menjadi langkah awal bagi terciptanya kolaborasi multipihak dalam mendukung akses layanan keuangan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas sehingga kesamaan kesempatan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan perempuan berlaku sama bagi perempuan penyandang disabilitas,” tegas Rina Prasarani.
Dalam kesempatan itu, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara, Women’s World Banking, Vita Anggraeni menyambut baik peluncuran dan penetapan tonggak pencapaian atau milestones dari Koalisi IKDP dalam acara diskusi yang digelar.
“Dengan demikian banyak usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia yang dimiliki oleh perempuan, memajukan inklusi keuangan digital perempuan dan menciptakan lingkungan dimana perempuan dapat membuat pilihan yang tepat untuk masa depan keuangan mereka menjadi sangat krusial. Kami sangat antusias melihat Koalisi IKDP ini menjadi solid dan kami berharap dapat berkontribusi bagi perempuan Indonesia,” ungkap Vita Anggraeni.
Lebih lanjut Vita Anggraeni mengatakan, berdasarkan hasil penelitian bertemakan “Ketahanan Ekonomi dan Adopsi Digital di Kalangan Pengusaha Ultra Mikro di Indonesia” yang dilakukan Women’s World Banking dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan tahun 2021, menunjukkan masih ada ruang untuk mengakselerasi digitalisasi usaha ultra-mikro.
Kisaran 73% responden usaha ultra-mikro menggunakan platform media sosial untuk pemasaran, dan hanya 36% responden yang tahu tentang sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang banyak digunakan.
Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan sekitar 53% usaha mikro dan 51% usaha kecil dimiliki oleh perempuan. Selain itu, menurut data Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, sekitar 95% penerima kredit usaha ultra mikro pemerintah juga perempuan.
Tahun ini terdapat lima organisasi yang dipilih untuk diberikan program hibah dari Koalisi IKDP, yaitu: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Yayasan Jalatera, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, Yayasan Annisa Swasti, dan Ruang Kolaborasi Perempuan. (Guffe).