Penulis: Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto
Jakarta, Nusantarapos.co.id – Meskipun kita mendukung kebijakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, tetapi tetap harus diberi vitamin kritik dan saran. Tentang masalah banjir Jakarta, Heru Budi harus segera mengevaluasi kinerja pejabat terkait. Bila lamban menangani banjir, segera ganti.
Untuk hal lain, sepertinya Pj Gubernur Heru lambat menganti pejabat DKI Jakarta yaitu, walikota, kepala dinas dan pejabat lainnya. Semua ini penting dilakukan untuk tujuan penyegaran. Selain itu, Pj Gubernur Heru juga penting untuk menjalankan metode motivasi reward dan punishment dan merit sistem pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta.
Hal yang paling penting adalah tentang anggaran. Dari sini semua persoalan ditentukan. Intinya, Pj Gubernur Heru harus melakukan efesiensi dan penyisiran anggaran. Anggaran belanja daerah yang bersifat pemborosan wajib dipangkas.
Jakarta ini kota dengan anggaran sangat besar. Pada era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja, total APBD Pemprov DKI Jakarta berkisar Rp. 400 triliun. Namun masalah banjir, macet dan sampah termasuk pembangunan pengolahan sampah modern (ITF) tak kunjung rampung. Ini baru tentang tiga masalah klasik Jakarta, belum lagi masalah lainnya.
Sekarang bola panas masalah Jakarta ada di pundak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mampukah Heru Budi mengatasi berbagai masalah Jakarta? Kuncinya ada di tangan Heru Budi sendiri, yakni dalam membuat kebijakan wajib melibatkan masyarakat. Dengarkan suara masyarakat, bukan suara para pembisik.
Akhirnya kita berharap kepada Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Jadikanlah pembangun Jakarta sesuai dengan program dunia, yakni Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga Jakarta bisa lebih maju, dan masyarakatnya sejahtera yakni, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, air bersih dan sanitasi layak, berkurangnya kesenjangan dan lainnya.
