BISNIS  

Dinkop Jatim dan Kadin Gelar Acara Sinergi Penguatan Permodalan Pelaku UMKM

Surabaya, Nusantarapos.co.id – Begitu Menarik melihat Perekonomian Jawa Timur tahun 2023 yang menunjukkan tren positif, hal tersebut terbukti dengan adanya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2023 tercatat tumbuh signifikan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. ekonomi jawa timur pada kuartal pertama tahun 2023 terhadap kuartal pertama tahun 2022 secara year on year (y-o-y) tumbuh sebesar 4,95 persen. pertumbuhan ekonomi jawa timur ini menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di pulau jawa dengan kontribusi sebesar 24,99 persen dan kontribusi terhadap total perekonomian 34 provinsi di indonesia adalah sebesar 14,29 persen.

Hal tersebut dikupas pada acara
Sinergi Penguatan Permodalan bagi Pelaku UMKM di Jawa Timur yang digelar oleh Dinas Koperasi Bersama Kadin Jatim dan Pelaku UMKM Jawa Timur di Hall Lt. 3, Graha Kadin Jawa Timur, Jl. Bukit Darmo Raya No. 01, Graha Family Surabaya, Kamis, (22 /6/ 2023).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Bapak Haji Adik Dwi Putranto., S.H., M. Hp, Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur Bapak Yudhi Wahyu Maharani, Ketua Kadin Kabupaten Kota se Wilayah Jawa Timur atau yang mewakili
Ketua Asosiasi Atau Komunitas UMKM di Jawa Timur atau yang mewakili.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Dr. Andromeda Qomariah, M.M. menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini disumbang dari kontribusi koperasi dan UMKM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Pada tahun 2020 koperasi dan umkm berkontribusi terhadap pdrb adalah sebesar 57,25 persen, di tahun 2021 naik menjadi 57,81 persen dan di tahun 2022 naik lagi menjadi 58,36 persen dengan nilai tambah bruto kumkm pada tahun 2022 adalah sebesar 1.593 triliun rupiah,
populasi koperasi berdasarkan data online data system (ods) per tanggal 31 maret 2023 yang aktif mencapai 22.562 unit koperasi aktif sedangkan populasi umkm berdasarkan data sensus ekonomi tahun 2016 dan survei pertanian antar sensus 2018 berjumlah 9,78 juta umkm dengan mayoritas hampir 100 persen atau 99,5 persen adalah masuk dalam katagori usaha mikro kecil sedangkan sisanya sebesar 0,5 persen masuk dalam katagori kecil dan menengah.” terangnya.

Menurutnya, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak di dalam program kerjanya yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satyanya memiliki concern yang luar biasa dan diwujudkan dalam program strategis pemberdayaan kumkm yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui 5 program yaitu :

Pertama, aspek kelembagaan melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ukm dengan mendorong kukm untuk berkoperasi meningkatkan daya saingnya secara kelembagaan

Kedua, aspek sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan baik secara offline atau online

Ketiga, aspek produksi melalui peningkatan kualitas produk dengan standarisasi dan sertifikasi produk serta inkubator bisnis pada business development centre (bdc) dan communal branding

Keempat, aspek pemasaran melalui perluasan akses pemasaran baik secara offline ataupun online

Kelima, aspek pembiayaan melalui penguatan akses permodalan baik melalui bank ataupun non bank

Berbicara tentang penguatan akses permodalan pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa program yaitu

Pertama, dana bergulir apbd provinsi jawa timur. dana bergulir merupakan investasi non permanen yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi jawa timur melalui bank pelaksana yaitu bank jatim dan bank umkm dengan sasaran pelaku usaha baik yang startup, pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dana bergulir ini mempunyai plafon mulai dari seratus juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dengan bunga hanya 4 persen efektitf dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Pelaku usaha dan ataupun koperasi hanya tinggal mengajukan usulan pengajuan kredit dengan mengajukan usulan atau proposal dilengkapi dengan profil debitur, profil usaha, agunan dan kemudian pihak perbankan yang akan melakukan pengecekan dengan batas waktu maksimal hanya 15 hari kerja.

Kedua, dana bergulir dari pembiayaan lembaga pengelola dana bergulir (lpdb) kementerian koperasi usaha mikro kecil dan menengah republik indonesia. dana bergulir melalui lpdb ini plafonnya mulai dari 500 juta rupiah sampai dengan 250 miliar rupiah, dengan mempunyai dua pola pembiayaan yaitu konvensional dan syariah dan lpdb ini memiliki kantor satuan tugas di Jawa Timur yang berada pada kantor dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Ketiga, Program Kredit Sejahtera (Prokesra). Prokesra ini merupakan program baru yang baru saja dirilis pada tahun 2022 dengan plafon pinjaman dengan regulasi terbaru mencapai maksimal 50 juta rupiah dengan bunga yang dibebankan kepada debitur hanya 3 persen.

Di dalam program Prokesra ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi bunga kepada Bank BPR UMKM Jawa Timur sebesar 9,25 persen dari bunga pinjaman yang seharusnya dibayarkan oleh debitur sebesar 12,25 persen, disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga bunga yang harus dibayarkan oleh debitur hanya tinggal 3 persen saja. program Prokesra ini bekerja sama dengan Bank BPR UMKM Jawa Timur.

Keempat, Kredit Usaha Rakyat (KUR).
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Tujuan dari KUR ini adalah memberikan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup untuk plafon kur sampai dengan 100 juta rupiah;

Plafon pinjaman KUR ini yang dapat dipinjam nilai maksimalnya mencapai 500 juta rupiah dengan jangka waktu mencapai 4 tahun dengan suku bunga KUR skema super mikro sebesar 3 persen, sedangkan KUR mikro dan kecil sebesar 6 persen, meningkat untuk debitur KUR berulang. Selanjutnya akses kredit kedua naik menjadi 7 persen per tahun akses kredit ketiga 8 persen per tahun dan akses kredit keempat 9 persen per tahun. (Aryo)