Jakarta, Nusantarapos.co.id – Pengamat Kebijakan Publik , Sugiyanto yang biasa disapa SGY meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta agar menghentikan pelaksanaan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya.
Dia menilai, kebijakan yang diterapkan sejak Senin (21/8/2023) untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta itu selain tidak tepat dan ngawur karena tidak menyentuh akar permasalahan yang menjadi penyebab buruknya udara di Jakarta, juga bisa memicu butterfly effect.
“Menurut saya, hentikan sajalah WFH karena polusi yang membuat kualitas udara di Jakarta jelek, itu bersumber dari kendaraan bermotor di Jakarta yang mencapai 26 juta berdasarkan data pada tahun 2022 lalu, dan dari pabrik-pabrik di Jakarta dan sekitarnya. Jadi, kalau pun ASN di-WFH-kan, tapi sumber polusinya tidak dibenahi, kualitas udara di Jakarta tetap akan buruk,” tegas aktivis yang akrab disapa SGY itu melalui telepon, rabu(23/8/2023).
Ia menegaskan, kebijakan WFH itu juga akan memicu butterfly effect, karena akan menyebabkan dampak sebagai berikut:
Dengan meng-WFH-kan para ASN, maka praktis para pedagang di sekitaran kantor pemerintahan yang biasa menjadikan pada ASN itu sebagai konsumen, yang notabene merupakan UMKM, akan mengalami penurunan omset. Apalagi WFH berlaku selama tiga bulan, yakni dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.
“Jika UMKM mengalami penurunan omset, mereka yang memiliki anak yang masih bersekolah dan kuliah, tentu akan kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya, sementara UMKM yang masih punya bayi, bisa saja kesulitan membeli susu bagi bayinya itu, sehingga pertumbuhan si bayi menjadi terganggu,” papar SGY.
Masyarakat masih trauma pada kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) saat pandemi Covid-19 tahun 2020-2022, karena PSBB yang terapkan kala itu juga menerapkan skema WFH. Dampak dari itu luar biasa, karena pelayanan publik terganggu dan perekonomian masyarakat terganggu, bahkan mengalami kemerosotan.
“Dengan menerapkan kembali WFH, tentu masyarakat khawatir kalau penerapan WFH terhadap ASN DKI itu menjadi pembenaran sebagai kebijakan untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta, sehingga diperluas ke sektor swasta dan masyarakat, sehingga apa yang terjadi saat pandemi Covid-19, terulang lagi,” kata SGY.
Muncul kecemburuan sosial, karena tidak mustahil ada masyarakat yang berpendapat bahwa penerapan WFH terhadap ASN itu tidak adil. Sebab, ASN digaji dari pajak yang dikutip dari rakyat, dan gaji itu besar, tetapi mereka diperintahkan untuk bekerja di rumah.
“Bekerja di kantor yang langsung berada di bawah pengawasan pimpinan dengan bekerja di rumah yang jauh dari pengawasan pimpinan, tentu berbeda. Siapa yang bisa menjamin bahwa selama WFH, ASN-ASN itu bekerja selama 8 jam per hari sesuai ketentuan? Bisa saja mereka lebih banyak bermalas-malasan di rumah atau sibuk dengan urusan keluarga, urusan pribadi, bahkan mungkin asyik kongkow-kongkow dengan teman-temannya di suatu tempat,” jelas SGY.
WFH yang diterapkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini tidak punya payung hukum, berbeda dengan WFH saat PSBB di era pandemi Covid-19 yang didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Membuat kebijakan WFH itu dalam kondisi darurat sebagaimana saat pandemi Covid-19. Lha, sekarang ini kan masalahnya karena polusi yang membuat kualitas udara di Jakarta menjadi buruk, dan sumbernya pun dari emisi transportasi dan manufaktur industri, plus karena saat ini Jakarta mengalami kemarau sehingga konsentrasi polutan di udara tidak terurai, mengapa solusinya WFH?” tegas SGY.
Dia mengatakan bahwa karena sumber buruknya kualitas udara di Jakarta adalah emisi transportasi, manufaktur industri dan kemarau, maka solusinya adalah:
1. Buat hujan buatan agar konsentrasi polutan di udara terurai
Lakukan uji emisi terhadap 26 juta kendaraan di Jakarta, dan juga terhadap kendaraan dari daerah lain yang masuk ke Jakarta untuk transit atau sekedar lewat
Lakukan inspeksi dan uji emisi terhadap semua pabrikan di Jakarta.
Jika semua telah dilakukan, lanjut SGY, jika Pemprov DKI berani, maka lakukan langkah selanjutnya.
2. Batasi kendaraan di Jakarta
Pindahkan pabrik-pabrik dari Jakarta.
Seperti diketahui, selain menerapkan WFH kepada ASN, Heru juga memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar yang sekolahnya dengan dengan lokasi KTT ASEAN diselenggarakan pada September 2023, demi menghindari kemacetan.
