Nusantarapos, Jakarta — Terkait perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengingatkan pentingnya memperhatikan skala prioritas. Mereka menekankan agar perayaan tetap fokus pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta pembangunan yang sedang berlangsung di IKN.
Prioritas utama harus mencakup kesejahteraan masyarakat dan kemajuan infrastruktur, sambil tetap merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang bermakna dan sesuai dengan konteks pengembangan IKN.
Menyambut Perayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus 2024 mendatang, pemerintah berencana mengadakan upacara perayaan di Ibu Kota Negara (IKN). Dalam persiapan acara tersebut, pemerintah telah mengonfirmasi penyewaan 1000 unit mobil untuk mobilisasi tamu, memastikan kelancaran transportasi selama perayaan.
Menanggapi hal tersebut, Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menyatakan bahwa perayaan HUT RI di IKN harus dilakukan dengan kesadaran dan efisiensi. Dalam siarannya, Selasa (6/8/2024).
Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa perayaan tidak hanya meriah tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti anggaran, dampak sosial, dan kebutuhan pembangunan IKN.
Felia Primaresti menyoroti beberapa poin penting terkait perayaan HUT RI di IKN, salah satunya adalah perlunya analisis kebutuhan. Ia mengajukan pertanyaan tentang apakah penyewaan 1000 mobil benar-benar diperlukan untuk mobilisasi tamu.
Menurutnya, penting untuk mengevaluasi apakah jumlah kendaraan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyebabkan pemborosan sumber daya.
Felia Primaresti juga menyoroti potensi dampak negatif dari penyewaan 1000 mobil, seperti kemungkinan gangguan terhadap mobilitas masyarakat umum dan peningkatan polusi.
Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan lalu lintas dalam perencanaan perayaan, agar tidak menimbulkan masalah tambahan bagi masyarakat di sekitar IKN.
Felia Primaresti menyarankan agar jumlah 1000 mobil bisa dikurangi dengan mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien, seperti menggunakan bus yang layak dan nyaman untuk para pejabat atau mengatur agar satu mobil dapat mengangkut 2-3 orang pejabat.
Pendekatan ini diharapkan bisa mengurangi jumlah kendaraan yang diperlukan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lalu lintas dan lingkungan.
Felia Primaresti menjelaskan bahwa isu terkait penyewaan 1000 mobil juga berkaitan dengan dua poin penting lainnya: anggaran yang tidak optimal dan tantangan dalam pembangunan IKN.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pengadaan kendaraan sewaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyimpangan dan pemborosan.
Dia menambahkan, peran pengawasan dari DPR, BPK, dan KPK sangat penting dalam konteks ini. Ia mendorong agar lembaga-lembaga tersebut aktif dalam mengawasi proses pengadaan dan penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perayaan HUT RI dan pembangunan IKN.
Felia Primaresti juga menyampaikan kekhawatirannya tentang ketidak konsistenan dalam pernyataan pemerintah terkait IKN. Ia menganggap bahwa adanya ketidaksesuaian atau perubahan dalam pernyataan resmi dapat mengganggu pemahaman publik dan mempengaruhi kepercayaan terhadap kebijakan serta pelaksanaan proyek IKN.
Felia Primaresti mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa IKN belum siap dan pemerintah tidak akan terburu-buru merayakan HUT RI di sana. Ia menekankan bahwa jika IKN belum siap, sebaiknya perayaan tidak dipaksakan, agar tidak berujung pada pemborosan anggaran untuk acara seremonial serta dampak negatif terhadap lingkungan.
Di akhir keterangannya, dia menekankan bahwa jika perayaan tetap harus dilaksanakan di IKN, maka penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien.
Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, termasuk sewa kendaraan, serta memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan prioritas dan urgensi kebutuhan. (Guffe)