TRENGGALEK,NUSANTARAPOS, – Komisi II DPRD Trenggalek melaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Trenggalek dalam rapat kerja. Evaluasi ini memfokuskan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
“Kami menekankan pentingnya anggaran yang disusun sesuai kebutuhan nyata, bukan sekadar keinginan,” kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, pada Rabu (13/11/2024).
Mugianto mengungkapkan bahwa Komisi II telah menyoroti beberapa program Disperinaker yang dinilai membutuhkan rasionalisasi agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat kerja ini, Komisi II memeriksa lebih lanjut rencana kerja Disperinaker untuk tahun 2025. Beberapa temuan menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih rasional agar sesuai dengan kebutuhan.
“Kami berharap rencana tersebut disusun berdasarkan kebutuhan yang ada, bukan sekadar keinginan,” tegas Mugianto.
Salah satu perhatian utama Komisi II adalah anggaran untuk pelatihan kerja, yang menurut Mugianto masih belum seimbang antara besaran anggaran dan manfaat yang dihasilkan.
Sebagai contoh, ia mengungkapkan bahwa terdapat anggaran pelatihan kerja sekitar Rp 70 juta yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. “Ini seperti membeli sapi, tapi talinya justru lebih mahal,” ujarnya, menggambarkan ketimpangan antara hasil dan pengeluaran.
Mugianto menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara output dan outcome ini perlu diatasi, sehingga perencanaan tahun depan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar program tersebut disusun ulang, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Pada akhirnya, Mugianto menekankan, dari hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam RAPBD 2025, sehingga setiap program yang diajukan menjadi lebih realistis dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Trenggalek. (ADV)