Jakarta, Nusantarapos – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Nusantara (DPP GPN), Verry Achmad, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Menurut Verry, kebijakan tersebut bertentangan dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk meringankan beban rakyat dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
“Kenaikan PPN ini jelas memberatkan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Janji Presiden untuk memastikan rakyat tidak susah lagi seolah tidak tercermin dalam kebijakan ini,” ujar Verry dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).
Verry menyebut bahwa kebijakan fiskal pemerintah saat ini kurang berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, kenaikan PPN akan berdampak langsung pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok, sehingga semakin memperburuk daya beli masyarakat.
“Ketika masyarakat berharap ada keberpihakan dari pemerintah, kebijakan seperti ini justru mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemerintah seharusnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi, bukan malah menambah beban yang sudah berat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Verry mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari langkah yang lebih bijak dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan rakyat kecil.
“Pemerintah harus mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha, sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak besar seperti ini,” tambahnya.
Tak hanya mengkritik, Verry juga menegaskan komitmennya untuk memobilisasi dukungan dari kalangan pemuda guna mengawal isu ini.
“Kami akan berusaha membangun oposisi yang kuat terhadap kebijakan ini. Presiden Prabowo, dengan dukungan politik yang besar, harus diimbangi dengan suara rakyat, terutama para pemuda. Kami akan menggalang aksi besar-besaran awal Januari nanti di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas kritik ini. Namun, kenaikan PPN diprediksi akan menjadi isu krusial yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (adn)