Nusantarapos.co.id – Belakangan muncul opini seolah DPR Tukang Stempel kebijakan pemerintah, ini tuduhan yang keliru dan tidak berdasar. Tuduhan DPR sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah merupakan anggapan yang keliru. Mereka tidak baca berita.Demikian di sampaikan
Muhammad Natsir, Ketua DPP komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/2/2025)
Menurut Natsir, sejauh idi DPR masih berlangsung rapat dengan kementerian/lembaga pemerintah. Ini menunjukkan DPR bukan tukang stempel. Seperti rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah. Fungsi pengawasan DPR masih on the track terhadap pemerintah, hal ini terlihat dari sejumlah isu yang di bahas.
“Justeru fungsi parlemen sekarang cukup visioner, kita lihat, misalnya, DPR melakukan revisi tatib, sebagai payung kontrol terhadap pemerintah. Isu lain misalnya, DPR melakukan kritik terhadap pagar laut, gas elpiji 3kg yang di anggap merugikan rakyat dan sejumlah isu penting lain. Saya pikir cukup banyak”, tegas Natsir.
Selain kata dia, bahkan dalam konteks efisien anggaran pemerintah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menyatakan dan mengawasi bahwa efisiensi ini dipastikan tidak berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti PHK dll.
“Kita berharap fungsi pengawasan di DPR ini berlangsung tidak kontraproduktif. Kita mendorong pemerintah dan DPR untuk selalu sinergis sepanjang untuk kepentingan negara dan rakyat. Inti fungsi pengawasan DPR itu, ya untuk kepentingan rakyat dan bangsa jadi DPR bukan tukang stempel pemerintah”, pungas Natsir juga Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Pembaharu.