Nusantarapos.co.id – Upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Dampak dari kebijakan ini berimbas pada sejumlah program daerah yang belum dapat dijalankan sepenuhnya.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M. Hadi, mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, masih tertunda akibat belum adanya kepastian terkait alokasi anggaran.
“Saat ini masih dalam tahap pembahasan di pusat dan belum final. Akibatnya, program yang memerlukan anggaran besar seperti infrastruktur belum bisa berjalan,” kata M. Hadi, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, meskipun regulasi terkait anggaran sudah diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), dana transfer ke daerah masih belum terealisasi.
“Kegiatan ini bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga sangat mendesak untuk segera direalisasikan,” jelasnya.
Hadi juga menambahkan bahwa dalam upaya efisiensi ini, sejumlah sektor mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar, termasuk infrastruktur dan operasional pemerintahan.
“Infrastruktur terkena dampak signifikan, begitu juga dengan kegiatan perkantoran yang dipangkas hingga 50 persen, termasuk anggaran untuk kunjungan kerja,” terangnya.
Ia menyebutkan bahwa dari total anggaran Rp 80 miliar yang semula dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur, sebagian mengalami pemotongan, sehingga pelaksanaannya ikut tertunda.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini,” tambahnya.
Hadi berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan kajian serta administrasi terkait agar dana dapat segera dicairkan. Dengan begitu, program-program yang tertunda dapat segera dijalankan demi kepentingan masyarakat. (ADV/*).