Teluk Wondama, NUSANTARAPOS.CO.ID – Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat dari Kelompok Kerja (Pokja) Papua Produktif dan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Polhukam melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Rabu (12/3/2025). Dalam kunjungan kerja tersebut, BP3OKP/BPP diterima langsung oleh Bupati Teluk Wondama, Sekda dan Kepala Dinas Pariwisata Teluk Wondama.
Hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Pokja Papua Polhukam Ismail Sirfefa, Anggota Pokja Papua Produktif Lalu Suprapta, Bapeda dan BPKAD Kabupaten Teluk Wondamaanggota Pokja lagi yg lupa, namanya Stap dari Pokja Papua Produktif dan Sergius Kumbubui(PPNP BP3OKP Papua Barat) dan lainnya sangat antusias membahas peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Papua Barat terkhusus Teluk Wondama.
Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh BP3OKP pun disambut baik oleh Bupati Teluk Wondama Elyas Auri, dirinya berterima kasih kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua karena sudah berkunjung ke kabupaten Teluk Wondama. Bupati juga menyampaikan Ini merupakan satu momen yang harus kita syukuri.
“Kedatangan bapak-bapak dari BP3OKP/BPP ke sini juga bertepatan dengan akan di peringatinya hari Peradaban Orang Papua tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2025, sebagai hari Peradaban bagi Orang Papua tepat satu abad (100 tahun) dengan adanya hari ini orang papua boleh Baca dan tulis),” katanya.
Kemudian, lanjut Elyas, untuk menjawab maksud kedatangan BP3OKP/BPP hari ini. Maka saya boleh berkata bahwa kalau hari ini kita bicara Otonomi Khusus (Otsus) berarti kita bicarakan kemerdekaan. Mengapa saya berkata demikian karena dengan adanya Otsus maka Orang Papua tidak lagi berteriak teriak kemerdekaan.
“Memang pada pengalaman Otsus jilid 1 (Otsus 20 tahun pertama) yang diberikan negara kepada orang Papua sudah sampai ke daerah, namun realisasi di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tepat sehingga kesejahteraan masyarakat belum sampai kepada kata kemakmuran,” katanya.
Bupati menjelaskan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia memberikan lagi kepada orang Papua Otsus jilid 2. Apakah dengan adanya ostsus jilid 2 ini, orang Papua bisa merasakan kesejahteraan dan hidup makmur? Ini merupakan pertanyaan besar yang harus duduk dan jawab bersama baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan semua Stakeholder.
“Otsus adalah wujud dari Pemerintah Indonesia bagi orang papua supaya anak anak Papua merasa bahwa mereka juga bagian yang tidak terlepas dari NKRI. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dengan adanya BP3OKP/BPP yang di ketuai langsung oleh Wapres di mana BP3OKP/BPP ini, yang menangani dan mengawal langsung Otsus,” tuturnya.
Elyas menjelaskan bagaimana cara kita bicara menyentuh hati orang Papua, karena banyak orang Papua yang di pedalaman Papua sana belum merasakan kesejahteraan. Kira-kira konsep apa yang kita buat buat orang papua?
“Harapan saya BP3OKP/BPP Papua Barat pulang dari sini sampaikan kepada (Ibu. Irene Manibuy) selaku Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, bahwa kita duduk bersama dengan Gubernur untuk bicarakan konsep apa yang kita harus pakai untuk kesejahteraan orang Papua,” pungkasnya.
Anggota Pokja Papua Polhukam Ismail Sirfefa menyatakan memang pada dasarnya fungsi BP3OKP/BPP adalah Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK). BP3OKP/BPP mempunyai satu jalan khusus ke Pusat dalam hal ini wapres dan kementrian terkait, BP3OKP juga akan ikut mengawal program dari daerah ke pusat.
“Memang benar sekali bahwa dari Otsus Jilid 1 (20 Tahun) boleh di katakan gagal. Sehingga pemerintah pusat melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) yang di singkat Badan Pengarah (BPP),” jelasnya.
Di kesempatan yang sama Anggota Pokja Papua Produktif Lalu Suprapta mengungkapkan kami merupakan Badan Pengarah, dan itu merupakan salah satu fungsi yang melekat, yang menjadi item pokoknya adalah Perencanaan, Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Papua (RIPPP) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun yaitu tahun 2022-2041. RIPPP merupakan Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RIPPP juga dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
“Yang berikut terkait program program daerah yang tidak di realisasi, ini salah satu tugas funsi BP3OKP/BPP, Dengan kehadiran kami semua Program-program dari tingkat kampung, Distrik dan kabupaten yang belum terakomodir oleh pemerintah provinsi kami akan terus mengawal sampai ke pemerintah pusat dan kementerian terkait,” tutupnya.
Tantangan yang Dihadapi untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Kemakmuran
Untuk mencapai tujuan yang diutarakan di atas tentunya tidaklah mudah, karena ada tantangan yang harus dihadapi. Terlebih wilayah Papua sangatlah berbeda dengan wilayah lainnya terkhusus Jawa yang sudah jauh lebih baik dalam penanganan infrastrukturnya.
Sekda Teluk Wondama Aser Waroi mengatakan kalau kita ingin menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran orang papua itu butuh energi yang besar. Dan energi yang besar itu bukan saja dari pemerintah dalam hal ini Pemda saja tetapi semua pihak salah satunya lembaga yang diketuai langsung oleh Wapres sendiri yaitu BP3OKP/BPP.
“Jujur saja, saya sampai sekarang ini belum mengetahui dengan pasti peranan BP3OKP. Apakah kami dari Pemda membuat program setelah itu BP3OKP mendorongnya ke pusat atau tidak?,” tanyanya.
Sekda menerangkan beberapa kendala di Teluk Wondama, diantaranya adalah ketiadaan internet, rawan bencana, kekurangan guru pendidik, transportasi kendala parawisata dan masih bayak lagi kendala-kendala lainnya.”Kami berharap dengan adanya BP3OKP, bisa menjadi partner kami untuk menyampaikan program-program dari daerah ke pemerintah pusat,”pungkasnya.
Menjawab pertanyaan Sekda Teluk Wondama, Anggota Pokja Papua Polhukam Ismail Sirfefa pun menjelaskan BP3OKP memiliki tugas untuk menyinkronkan, menyelaraskan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otsus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam menjalankan tugas dan fungsi BP3OKP melakukan Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPP merupakan Pedoman yang akan di gunakan bagi pemerintah dalam penyusunan Prioritas Program dan kegiatan yang di lakukan secara Partisipatif, kolaboratif dan sinergis sesuai dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan di wilayah Papua,” tegasnya.
Saat audiensi dengan Dinas Pariwisata Teluk Wondama, BP3OKP pun membicarakan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Dalam audiensi itu BP3OKP diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Teluk Wondama Kristian Mambor di kantornya.
Kadis Pariwisata Teluk Wondama Kristian Mambor menyatakan parawisata di Kabupaten Teluk Wondama ini, saya pikir tidak kalah jauh dari tempat pariwisata lainnya di daerah-daerah lain di Papua secara khusus dan secara nasional dan internasional, namun belum dikembangkan dengan dengan baik, perlu kerja keras dari berbagai pihak terkait. Keanekaragaman hayati kami punya, budaya kami punya, tetapi di dalam pariwisata ini ada yang perlu diperhatikan, seperti atraksi, akomodasi, aksesibilitas, activitie/kegiatan dan safety/keamanan.
“Selama ini sektor-sektor tersebut kurang mendapatkan perhatikan, sehingga menjadi kendala pariwisata di Teluk Wondama berkembang seperti daerah lainnya. Semoga dengan kehadiran BP3OKP ini usulan pengembangan pariwisata di Teluk Wondama bisa disampaikan ke pemerintah pusat ataupun stakeholder terkait,” paparnya.