Nusantarapos.co.id – Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat menuju demonstran yang menolak UU TNI di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (24/3/2025).
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menghubungi anggota DPR-RI Kawendra Lukistian di hadapan Demonstran Ketua DPRD Jember Ahmad Halim langsung menelepon anggota DPR RI Kawendra Lukistian untuk meneruskan aspirasi Solidaritas Jember Melawan.
Selanjutnya ungkap legislator Fraksi Partai Gerindra melakukan hal tersebut, setelah didesak oleh ratusan aktivis yang demo menolak UU TNI yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut massa pendemo meminta, Ketua DPRD Jember itu melantangkan sambungan telepon menghubungi anggota DPR-RI, agar bisa didengar langsung oleh para demonstran.
“Tidak perduli diguyur hujan para Demonstran tetap bertahan untuk menyaksikan Perwakilan dari setiap Faksi-dari semua partai untuk mendatangi penolakan UU TNI.Massa mahasiswa ingin pendengar pernyataan panjenengan selaku DPR-RI, adanya penolakan UU TNI,” kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat mengawali obrolan.
Kemudian Ketua DPRD Jember ini menyerahkan ponselnya kepada perwakilan demonstran, agar mereka langsung berbicara dengan anggota DPR RI tersebut.
“Terima kasih teman-teman semua, aspirasi teman-teman akan kami teruskan kepada teman-teman kami di pusat,” kata Kawendra melalui sambungan telepon.
Kawendra mengku telah menerima berbagai aspirasi masyarakat selama revisi UU TNI dibahas. Dia pastikan tidak akan terjadi dwifungsi militer pasca regulasi tersebut disahkan.
“Kami pastikan Dwifungsi ABRI tidak akan terjadi dengan RUU tersebut,” kata Anggota DPR-RI Dapil Jember-Lumajang.
Kawendra mengatakan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas yang juga kader Partai Gerindra, juga telah menemui massa yang menolak RUU TNI, setelah disahkan.
“Menteri Hukum perwakilan Gerindra juga datang menemui kawan-kawan yang melakukan aksi di gedung DPR, duduk bersama untuk menerima berbagai aspirasi,” ucapnya kepada para demonstran yang demo di gedung DPRD Jember melalui sambungan telepon.
Sebatas informasi, massa demo di gedung DPRD Jember untuk menolak UU TNI yang baru disahkan. Mereka khawatir banyak jabatan sipil yang akan diambil alih militer akibat regulasi tersebut. Massa juga menuntut penegakan kebebasan pers pungkasnya(Trisno)