JAKARTA, NUSANTARAPOS – Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) mengadakan kegiatan Pelantikan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Pengurus Pusat AIPKI Periode 2025-2028 di Gedung Trisakti, Grogol, Jakarta Barat.
Dalam Raker tersebut, AIPKI berkomitmen mendorong transformasi pendidikan kedokteran nasional melalui peningkatan jumlah dokter, dokter spesialis dan sub spesialis.
Ketua Umum AIPKI, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto SpA (K) menyatakan bahwa pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, telemedisin, dan pendekatan interprofesional dalam layanan Kesehatan. Untuk maksud tersebut organisasi institusi pendidikan kedokteran ini akan meningkatkan kolaborasi dengan senter yang sama di berbagai negara maju dengan program joint research, student mobility dan juga pertukaran pengajar.
“Transformasi pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masyarakat,” ujar Prof Wisnu.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia juga sepakat mendukung penuh harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Bentuk konkritnya, bersama Kemdiktisaintek telah mengidentifikasi beberapa fakultas kedokteran untuk membuka program studi spesialis dan sub spesialis berbasis universitas. Namun, ditemukan sejumlah tantangan untuk mewujudkannya.
“Yang terakreditasi unggul berhak membuka prodi spesialis. Permasalahannya bukanya tidak segampang itu. Satu, itu SDM nya luar biasa sulit untuk dipenuhi. Kedua, rumah sakitnya, wahana pendidikannya harus ada syarat tertentu dan rumah sakit pendidikan tidak semua punya,” kata Dr. dr. Flora Ramona selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
“Ketiga, setelah lulus kan dia bayar. Anak yang sudah bayar segitu mahalnya, seandainya sudah lulus mau nggak ditempatkan di daerah terpencil kalau tidak ada regulasi yang muncul dan dibuatkan skema sistematis,” lanjutnya.
Tak hanya itu, AIPKI juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah dalam memastikan lulusan dokter yang unggul dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Upaya standardisasi pendidikan, sistem uji kompetensi nasional yang lebih adaptif, serta perluasan akses beasiswa untuk mahasiswa dari daerah kurang terlayani menjadi fokus utama AIPKI tahun ini.
AIPKI juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas institusi pendidikan kedokteran, khususnya dalam pengadaan sarana praktik, laboratorium digital, serta sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional dan internasional hingga rumah sakit universitas sebagai wahana utama pendidikan.
Upaya ini juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah yang selama ini rumah sakitnya menjadi rumah sakit pendidikan utama, dukungan ini antara lain rasionalisasi restribusi penempatan mahasiswa praktek yang selama ini sering kali memberatkan. Semua berbasis semangat berbagi tanggung jawab dan untuk kepentingan Masyarakat luas.
Melalui langkah-langkah strategis ini, AIPKI yakin bahwa pendidikan kedokteran Indonesia akan mampu menghasilkan tenaga dokter yang profesional, humanis, dan siap melayani bangsa dengan integritas tinggi. (RIE)