Jakarta, NUSANTARAPOS – Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi Pertai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengejutkan publik, dimana pada Rabu (10/9/2025) malam keponakan Presiden Prabowo Subianto itu membuat pernyataan pengunduran diri. Saraswati menyadari berkat pernyataannya yang telah diedit oleh pihak tak bertanggungjawab menjadi ramai.
Menyikapi hal itu, Kordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi mengatakan kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Saraswati, kebetulan beliau ada di dapil saya yakni Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Saraswati sosok yang bijak dan pintar, karena saya pernah mengikuti kampanyenya. Jujur langkah ini tepat dikala DPR tidak lagi banyak berharap akan mengalami perubahan secara menyeluruh.
“Karena seperti kita ketahui banyak sekali angguata dewan yang tidak kredibel berada di sana, terutama yang menjadi sorotan bahwa anggota dewan lebih banyak diisi artis dari pada tokoh-tokoh intelektual. Padahal yang namanya anggota dewan itu kan bukan bicara tentang ketokohan saja, tapi berbicara tentang kinerja, wawasan, intelektual bagaimana negara ini bisa jauh lebih baik,peran di DPR salah satu lembaganya,” katanya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Hal ini terlihat dengan adanya Demo bubarkan DPR, ini sebagai suatu bentuk bahwa DPR sudah kehilangan Rohnya sebagai lembaga negera yang disebut legislatif. Keadaan itu DPR juga yang menjadi pemantiknya, karena begitu duduk seringkali suara Rakyat jarang respon oleh yang katanya Wakil Rakyat. Barangkali DPR hanya menjadi lembaga arsip apabila ada laporan,” sindirnya.
“Sehingga saya menganggap DPR saat ini hanya sebagai etalase saja, isinya para artis dan sebagainya sehingga ini sangat menyedihkan. Kalau seandainya hal diikuti oleh banyak orang, kemudian partai saat PAW itu memilih kader-kader terbaiknya yang memang mempunyai daya pikir untuk mengisi bagaimana kinerja dewan itu benar-benar bisa dimaksimalkan dan rakyat dapat menikmatinya, itu keren,” ujarnya.
Suhadi menjelaskan dengan pengunduran diri Saras seharusnya bisa menjadi contoh bagi anggota dewan lainnya yang memang punya rasa malu, Saras mundur bukan karena dia tidak mampu bekerja. Saya lihat kalau soal kinerja beliau sangat mampu sekali, bahkan mungkin bisa melebihi dari rata-rata anggota dewan yang ada di sana.
“Tapi karena melihat keadaan yang terjadi sekarang, dimana DPR berada dititik nadir dan telah menjadi sorotan sangat tajam oleh masyarakat, hal ini sudah barang tentu menjadi pukulan yang sangat berat. Kan memang lembaga ini selama citranya di mata masyarakat sudah rusak.
“Untuk memperbaikinya ya mundur yang tidak mampu bekerja secara terhormat dan berikan kepada yang mampu,” ucapnya.
Menurut Suhadi lanjutnya, masih banyak orang-orang yang mampu bekerja, berikan kursi itu kepada mereka tentunya yang mampu bekerja dan memahami kerja kerja dewan, karena Dewan adalah lembaga yang terhormat jadi bukan sekadar sebagai sebuah pengabdian akan tetapi kerja kerja buat masyarakat.” Dan kalau sudah menjadi bagian dari masyarakat ya harus fokus kepada masyarakat, jangan juga di depan publik seolah suci, tetapi di dapil jadi pelindung mafia,” pintanya
“Selain DPR di tingkat pusat, saya melihat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun sama. Mereka adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena kejadian kemarin merupakan bagian dari rangkaian peristiwa sebelumnya,” tuturnya.
Jadi, tambah Suhadi, baik itu DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota semua sama, pada kala itu mungkin yang menjadi caleg keterpilihannya karena kedekatan, ketokohan, keartisan atau mungkin juga punya duit yang bisa membeli suara di partai dan lain sebagainya. Kan itulah yang terjadi, padahal sebetulnya kalau kita menyadari konteks bekerja bukan itu yang menjadi sasaran tapi adalah intelektual.
“Karena kenapa? DPR itu mempunyai peranan besar dalam pembagian kekuasaan, seperti yang diajarkan oleh Montesquieu tentang “trias politica” itu jelas kok kalau legislatif mempunyai tiga wilayah kerja yang sangat strategis dan luar biasa. Dalam bidang legislasi DPR bersama dengan pemerintah membuat undang-undang, demikian juga budgeting untuk menyetujui APBN dan mengawasi keuangan belanja negara baik di pusat maupun daerah-daerah,” katanya.
Suhadi menerangkan DPR itu bukan hanya mengawasi hal bagi duitnya berapa terus hanya dilihatin, bukan seperti itu. Mereka harus memastikan penyerapan anggarannya seperti apa, terus keberlakuannya itu seperti apa. Apa sudah sampai ke tujuan penggunaan anggaran,” terangnya.
“Jadi bukan hanya pada saat pembahasan dan pengesahan APBN DPR itu hadir, tapi pada saat penyerapan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah.
Jadi yang disebut dewan itu berat, sehingga harus orang yang benar benar mumpuni dan memahami kerja kerja dewan yang beririsan langsung dengan pemerintah.
“Jangan-jangan mereka saat ini tidak mengerti posisi dirinya sebagai anggota dewan, sehingga kalau ini terjadi akan menjadi persoalan yang serius dan harus diselesaikan. Makanya saya bilang, ayo deh kita ajak semua anggota dewan yang memang tidak mempunyai kinerja baik di pusat DPR RI atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, kita sikapi untuk di ganti dan berikan kepada yang mampu,” pungkas Advokat senior itu.