KNPI Dukung Masyarakat Sipil Terlibat Reformasi Polri
JAKARTA, NUSANTARAPOS – Dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP) membentuk tim Reformasi Polri di internal institusi kepolisian mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda.
Muhamad Adnan Rara Sina, aktivis pemuda di Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan sinyal penting bahwa semangat reformasi tidak hanya datang dari tekanan eksternal maupun arahan Presiden, tetapi juga tumbuh dari kesadaran internal Polri sendiri.
“Langkah Kapolri ini patut diapresiasi. Itu menandakan Polri membuka diri terhadap ide-ide pembaharuan dan kritik dari masyarakat. Reformasi Polri bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika masyarakat yang semakin kritis, terbuka, dan terhubung secara digital,” tegas Adnan di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, momentum pembentukan tim Reformasi Polri ini harus dipandang sebagai gerbang menuju perubahan kelembagaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Namun, ia menekankan perlunya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sipil, akademisi, dan independen dalam proses tersebut agar hasilnya objektif dan presisi.
“Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting agar suara rakyat masuk ke ruang pengambilan kebijakan, sehingga Polri lebih mudah mendapatkan kembali kepercayaan publik dan di percaya oleh rakyat. Sejarah akan mencatat sebagai legasi Jenderal LSP” ujar Adnan.
Lebih lanjut, Adnan menyoroti konteks munculnya ide Reformasi Polri pasca aksi besar pada 25–31 Agustus lalu. Menurutnya, peristiwa itu harus dievaluasi secara jernih sebagai pembelajaran kolektif bangsa.
“Kita harus fair. Aksi besar itu menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat, tetapi di sisi lain kita juga harus memberi apresiasi kepada aparat keamanan. Mereka mampu mengelola situasi secara terukur sehingga tidak jatuh korban lebih banyak yang berpotensi memicu eskalasi politik nasional yang merugikan perbaikan ekonomi yang sedang lesu,” jelasnya.
Adnan mengingatkan bahwa bangsa ini sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Karena itu, stabilitas sosial dan politik harus dijaga agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa dapat fokus memperbaiki fundamental ekonomi.
Ia menutup dengan pernyataan keras namun konstruktif
“Reformasi Polri adalah mandat sejarah. Bahwa Polri berani membuka diri terhadap evaluasi, kritik, dan masukan masyarakat. Namun lembaga negara lain juga perlu mereformasi diri terutama TNI dan aparat hukum lainnnya seperti Kejaksaan dan KPK. Jadi momentum ini paripurna. Ini usul kami pada pemerintahan Prabowo, tegas Adnan.
Pekan depan kami akan menggelar diskusi publik tentang Reformasi Polri ini sebagai bagian dari partisipasi pemuda, pungkas Adnan.