TRENGGALEK, NUSANTARAPOS – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Trenggalek mengawali periode kerjanya dengan agenda padat. Pada Selasa (21/10/2025), Banmus menggelar rapat perencanaan untuk memetakan seluruh jadwal kegiatan selama dua bulan ke depan, yakni Oktober dan November 2025.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Poin utama yang menjadi perhatian adalah percepatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 serta enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Usai memimpin rapat, Subadianto menekankan bahwa proses pembahasan APBD memerlukan waktu yang tidak singkat karena kompleksitasnya. Oleh karena itu, penjadwalan yang matang mutlak diperlukan.
“Pembahasan APBD membutuhkan alokasi waktu yang cukup panjang. Kami telah menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari pembahasan di tingkat komisi-komisi, kemudian berlanjut ke tingkat Badan Anggaran (Banggar). Insyaallah, Paripurna Persetujuan APBD 2026 kita targetkan dapat dilaksanakan pada akhir November,” jelas Subadianto.
Selain pembahasan anggaran, Badan Musyawarah juga akan menyiapkan pembahasan terhadap enam Raperda. Komposisi rancangan perda tersebut berasal dari lima usulan inisiatif DPRD dan satu usulan dari Pemerintah Daerah.
“Dari lima raperda inisiatif DPRD, masing-masing komisi mengusulkan satu rancangan. Sementara satu raperda lagi berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang mengatur tentang ketentuan kerja,” paparnya lebih lanjut.
Subadianto menambahkan, untuk mengejar semua target tersebut, jadwal para anggota dewan akan dipadatkan dengan serangkaian rapat. Seluruh kegiatan, mulai dari rapat komisi, Panitia Khusus (Pansus) Raperda, hingga koordinasi eksternal, akan digelar secara maraton sepanjang Oktober dan November 2025.
“Intensitas kegiatan akan sangat tinggi. Mulai bulan ini hingga November mendatang, jadwal kami dipenuhi untuk pembahasan mendalam terkait APBD dan Pansus Raperda. Seluruh proses ini akan bermuara pada Paripurna yang rencananya kami gelar di akhir November,” tutup Subadianto mengakhiri pernyataannya.
Dengan penjadwalan yang ketat ini, DPRD Trenggalek menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah produk legislasi dan penganggaran daerah tepat waktu, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
