Tuban – DPRD Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten Tuban menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna yang juga membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (ProPemperda) 2026.
Meski terjadi penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat, Pemkab dan DPRD tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan daerah dengan melakukan penyesuaian belanja secara proporsional.
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya seluruh agenda rapat paripurna dengan baik. “Alhamdulillah, ketiga agenda dapat terselesaikan dengan baik. Pembahasan APBD sudah kita lakukan sejak awal Oktober hingga hari ini, dan seluruh prosesnya berjalan dengan lancar,” ungkapnya(10/11/2025).
Sugiantoro menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam pelaksanaan APBD 2026, terutama karena adanya penurunan anggaran dari pemerintah pusat. “Kami berharap pemerintah benar-benar memprioritaskan program yang berskala penting dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan secara maksimal. “Kemarin diproyeksikan PAD bisa mencapai sekitar Rp800 miliar, dan kami berharap target itu benar-benar bisa tercapai sehingga program prioritas dapat dijalankan secara optimal. Kami juga mendukung langkah efisiensi, namun tetap mendorong peningkatan di sisi pendapatan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, S.E. menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan langkah efisiensi karena adanya penurunan signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yakni sekitar Rp530 miliar. Biasanya, APBD Tuban berada di kisaran Rp3,4 triliun, namun untuk tahun 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp2,7 triliun. Dengan tambahan estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp170 miliar, maka total dana yang akan dikelola pada tahun 2026 sekitar Rp2,9 triliun.
“Dengan adanya efisiensi ini, kami tegaskan tidak ada sedikit pun niatan untuk menurunkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Bupati Halindra.
Menurutnya, pemerintah daerah akan tetap fokus pada sektor-sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi daerah. “Kami tetap berfokus pada program prioritas, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang insyaallah tahun depan akan kita tingkatkan skalanya, dari level kabupaten ke tingkat provinsi hingga nasional,” tambahnya.
Bupati Halindra juga menegaskan bahwa langkah efisiensi difokuskan pada internal pemerintahan, bukan pada pelayanan publik. Beberapa pos anggaran internal akan dikoreksi, dipangkas, dan dialihkan untuk memperkuat program prioritas pemerintah, terutama infrastruktur jalan dan layanan dasar masyarakat.
“Setelah disetujui bersama DPRD, APBD 2026 ini akan segera kita usulkan ke provinsi untuk fasilitasi, dan kemudian dilakukan persetujuan kembali. Sebagian besar efisiensi kita lakukan di internal, agar pelayanan masyarakat tetap optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Tuban menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah desa, yang terus berkoordinasi dalam menyinergikan program daerah dengan dana desa. “Beberapa program akan kita kolaborasikan dengan desa, agar menjadi kekuatan bersama dalam mempercepat pembangunan di tahun 2025 dan 2026,” ujarnya.
Hingga saat ini, serapan anggaran tahun 2025 tercatat mencapai sekitar 65 persen. Pemerintah Kabupaten Tuban tengah melakukan evaluasi dan pencadangan program untuk memperkuat pelaksanaan APBD 2026 di tengah penurunan dana transfer dari pusat.(Ms/fi).