TRENGGALEK, NUSANTARAPOS- Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti minimnya alokasi anggaran penanganan stunting dalam Rancangan APBD 2026. Ketua Komisi IV, Sukarodin, mengungkapkan hal itu setelah rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedomo, dan RSUD Panggul.
Hasil pembahasan menunjukkan masih ada sekitar 2.100 anak di Trenggalek yang masuk kategori berpotensi stunting dan membutuhkan intervensi segera.
“Ini menjadi keseriusan Komisi IV. Anak-anak yang berpotensi stunting ini harus segera ditangani,” kata Sukarodin, Rabu (12/11/2025).
Ia memaparkan bahwa kebutuhan anggaran untuk program penanganan stunting pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 2,8 miliar. Namun dalam dokumen RAPBD, anggaran yang tersedia baru sekitar Rp 200 juta.
Menurut Sukarodin, kondisi tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Upaya mengalihkan anggaran dari pos lain dinilai tidak memungkinkan karena hampir semuanya sudah terserap untuk program prioritas.
“Kalau kita coba mencari ke anggaran lain sebesar Rp 2 miliar sekian itu berat karena semuanya sudah mentok. Satu-satunya jalan adalah menaikkan pendapatan di Dinas Kesehatan, potensinya masih realistis,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tambahan pendapatan tersebut nantinya akan difokuskan untuk memperkuat program percepatan penurunan stunting agar prevalensinya tidak kembali meningkat pada 2026.
“Tambahan Rp 2 miliar ini penting supaya angka stunting yang sudah turun tidak naik lagi,” ujarnya.
Sukarodin menambahkan, mayoritas dari 2.100 anak itu masih berada pada rentang usia yang memungkinkan dilakukan pemulihan gizi.
“Kalau yang sudah lewat usia memang statusnya tidak bisa diubah lagi, tapi 2.100 anak ini masih bisa direcovery dengan tambahan asupan gizi dan pendampingan,” terangnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sepenuhnya bergantung pada kecukupan dukungan anggaran.
“Kalau tidak segera dikejar tambahan gizinya, mereka bisa masuk kategori stunting. Jadi ini perlu biaya yang cukup,” pungkasnya.
