Jakarta, nusantarapos.co.id – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengatakan akan meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dengan menaikkan gaji Guru hingga Rp 20 juta/ bulan. Tentunya Mardani tidak sedang mimpi, dia anggota DPR RI. Dia tahu kemampuan APBN kita. Alokasi sektor Pendidikan dalam APBN sudah lebih dari 20 persen.
“Tentunya pernyataan itu sangat tendensius dan bermuatan politis serta bombastis. APBN kita tentu belum mampu menaikkan gaji Guru sampai 500 persen. Itu tidak realistis, itu non sen !! Itu angan-angan kosong untuk saat ini,” demikian diungkapkan oleh pengamat politik Djafar Badjeber melalui siaran persnya, Kamis (22/11/2018).
Lanjut Djafar, tentunya pemerintah akan berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan untuk mensejahterakan ASN, termasuk para guru.
“Anehnya pernyataan MAS malah dibantah Capres Prabowo Soebianto. Dari mana uang kita, apakah untuk menaikkan gaji Guru kita harus berhutang? Itu tidak mungkin!
Bantahan Prabowo tersebut masuk akal dan tidak mengada-ngada. Dia paham bahwa APBN kita belum mampu memikul beban tersebut,” katanya.
Pemerintahan Jokowi, tambah Djafar, telah berusaha menaikkan gaji para Guru dengan memberikan renemurasi. Buktinya banyak Guru yang hidupnya mulai meningkat, antara lain bisa kredit rumah, mobil atau sepada motor.
Kita sadar bahwa melalui pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan akan ditingkatkan terus, bahkan dalam visi-misi capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin peningkatan SDM menjadi prioritas.
“Kemudian soal wacana Capres Prabowo yang ingin impor furu patut menjadi catatan penting. Apa segawat itu kualitas Guru kita sampai harus impor furu asing?
Justru itu bisa mengancam eksistensi guru kita. Hentikan wacana untuk mengimpor guru asing. Mungkin kalau untuk tingkat Dosen tertentu masih bisa diterima akal sehat,” tegasnya.
Djafar menerangkan,dulu Indonesia pernah mengirimkan Guru dan Dosen ke Malaysia. Kalau saat ini SDMnya lebih baik dari kita mungkin ada yang salah dalam kurikulum dan sistem pendidikan kita. Itu yang harus dievaluasi, juga diharapkan setiap rezim tidak bongkar pasang dalam sistem pendidikan kita.
“Konon setiap pergantian Menteri Pendidikan, kurikulum dan sistem pendidikan diubah lagi sehingga membingungkan murid dan orang tua murid!!,” tutup Djafar.(Hari)