JAKARTA, NUSANTARAPOS – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyampaikan duka mendalam sekaligus seruan empati nasional atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dalam beberapa hari terakhir.
Aminullah menegaskan bahwa musibah ini harus dipandang sebagai ujian kesabaran dari Allah SWT, yang diterima dengan ikhlas namun tetap diiringi usaha memperbaiki diri dan memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia.
“Duka Sumatra adalah duka kita semua. Ini ujian kesabaran dari Allah, mari kita terima dengan ikhlas, tetapi jangan berhenti memperbaiki diri. Kita wajib hadir ringankan rakyat yang sedang menderita,” ujar Aminullah, Selasa (9/11/2025).
Aminullah juga menyinggung akar persoalan yang menyebabkan skala bencana semakin besar. Ia menegaskan bahwa banjir dan longsor bukan semata kejadian alam, tetapi diperburuk oleh kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyebutkan faktor-faktor seperti deforestasi massif, Ilegal logging, tambang yang merusak kontur tanah, serta lemahnya pengawasan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah hulu.
Aminullah juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah korporasi besar yang beroperasi dekat kawasan hutan, termasuk perusahaan yang sebelumnya banyak disorot publik terkait isu lingkungan.
“Kami mencatat sejumlah entitas usaha yang disebut-sebut warga dan pemerhati lingkungan terlibat dalam rusaknya hulu sungai, termasuk perusahaan besar seperti PT Toba Pulp dan lainnya. Pemerintah harus turun menyelidiki dengan tegas dan transparan”, seru Aminullah.
Ia menegaskan evaluasi menyeluruh adalah kewajiban negara, bukan sekadar respons jangka pendek. Sebagai bentuk kehadiran langsung, PP GPA merencanakan kunjungan solidaritas serta penyaluran bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu daerah paling parah terdampak banjir.
Namun, menurut Aminullah, hingga saat ini pihaknya tidak dapat menghubungi pengurus GPA Kabupaten Aceh Tamiang lantaran jaringan komunikasi di wilayah tersebut masih terputus.
“Komunikasi terputus total. Pengurus GPA Tamiang belum bisa dihubungi sejak tadi malam. Kami mohon atensi pemerintah dan khususnya PT Telkom agar jadi prioritas, karena jaringan komunikasi adalah kebutuhan dasar rakyat saat bencana. Banyak warga ingin menghubungi keluarga mereka”, ungkapnya.
Aminullah juga memberikan catatan kepada jajaran kementerian agar tidak saling lempar pernyataan yang membuat gaduh, terutama saat rakyat sedang berjuang menyelamatkan keluarga dan harta benda.
“Ini bukan momentum untuk cari pembenaran atau panggung politik. Para menteri jangan saling berdebat di ruang publik. Fokus pada kerja, koordinasi, dan implementasi di lapangan”, sebut Amin.
Ia mencontohkan langkah Presiden Prabowo Subianto atau Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang langsung memimpin operasionalisasi penanganan bencana dari lokasi, memberikan instruksi cepat kepada aparat, serta memobilisasi logistik untuk korban.
“Kepemimpinan harus hadir di tengah rakyat, bukan hanya lewat konferensi pers. Langkah Presiden Prabowo dan Kapolri yang turun langsung itu yang harus ditiru jajaran di bawahnya. Saat rakyat kita menangis, tidak ada ruang untuk perpecahan. Mari jadikan solidaritas sebagai kekuatan. Bangun kembali rumah, hutan, dan harapan masyarakat” Katanya.
Selain itu Aminullah memberikan catatan merah pada BNPB sebagai stakeholder utama negara dalam pengelolaan bencana.
“Warga sampai belum tersentuh bantuan sampai H+7 membuat warga kelaparan. Pimpinan BNPB harus di evaluasi total oleh Presiden Prabowo jika masih tak responsif dan lamban sebaiknya segera di copot”, pungkas Aminullah