CILACAP – NUSANTARAPOS.co.id. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, menjadi lokasi pertemuan strategis pada Selasa sore (9/12/2025). Dalam agenda Penyuluhan Pertanian yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut, jajaran Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap hadir langsung untuk memastikan program pertanian berjalan tepat sasaran.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Didi Yudi Cahyadi, S.Pd. (Fraksi PKB). Hadir pula perwakilan Dinas Pertanian (Bapak Agung), tim konsultan proyek, sejumlah kontraktor pelaksana, serta Kepala Kantor BPP Majenang, Kasikin.
Ultimatum Mutu dan Anti-Korupsi
Dalam penyuluhannya, Didi Yudi Cahyadi menyampaikan pesan keras dan tegas. Ia mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pertanian, Kepala BPP, hingga para pemborong, agar bekerja sesuai koridor hukum. Fokus utamanya adalah kualitas proyek yang harus sesuai spesifikasi teknis (bestek) dan bebas dari praktik rasuah.
“Hari ini saya tegaskan, Dinas, kontraktor, dan Bapak Kasikin, harus memperhatikan kelompok tani agar lebih baik. Tidak boleh ada praktik korupsi sedikit pun,” tegas Didi di hadapan peserta.
Legislator asal Majenang ini menekankan bahwa proyek pertanian di wilayahnya harus terjamin mutunya. “Kami minta proyek-proyek pertanian di Kecamatan Majenang harus transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Banjir Interupsi: Dari Mesin Panen hingga Masalah Sampah
Pertemuan berjalan dinamis saat sesi diskusi dibuka. Sejumlah interupsi mewarnai jalannya rapat, menggambarkan tingginya harapan masyarakat terhadap wakil rakyatnya.
Sangidun, Ketua Kelompok Tani yang juga dikenal sebagai jurnalis senior dan mantan Kepala Desa, langsung menyampaikan aspirasi mendesak. Dengan logat ngapak yang khas, ia mendesak Komisi B memperjuangkan bantuan mesin panen (combine harvester) guna efisiensi panen raya.
Tak hanya soal alat pertanian, Sangidun juga mengeluhkan masalah lingkungan di Desa Mulyadadi terkait pembuangan sampah sembarangan dan kinerja Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) yang dinilai diskriminatif. “Saya sudah capek lapor melapor tanpa hasil. Kami minta Komisi B segera sidak,” desaknya.
Keluhan soal infrastruktur juga datang dari tuan rumah. Kepala BPP Majenang, Kasikin, meminta agar normalisasi saluran apur (irigasi) segera dilakukan. “Kondisinya sudah dangkal, jelek, dan rusak. Ini sangat mengganggu pengairan sawah dan produktivitas pertanian kita,” ujar Kasikin.
Gandeng Media untuk Pengawasan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Didi Yudi Cahyadi berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi. Ia juga mengajak rekan-rekan media untuk berkolaborasi menjadi mata dan telinga dewan dalam mengawasi pembangunan.
“Untuk teman-teman media, kami harap dapat ikut mengawasi lewat karya tulisnya. Laporkan jika ada banjir dan pantau semua kegiatan pertanian, termasuk yang bekerjasama dengan BPWS,” pungkas Didi menutup acara.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga transparansi proyek demi kesejahteraan petani di Majenang. (Asih).