SIDOARJO, NUSANTARAPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi para petani yang menderita kerugian akibat banjir. Ganti rugi akan diberikan untuk petani, jika kedaruratan pertanian yang terdampak musibah telah dilaporkan ke pemerintah daerah.
“Kalau ada petani yang terdampak banjir hingga mengalami kerugian dan itu (sudah) dilaporkan ke pemerintah daerah, maka itu akan kita ganti,” tandas Bupati Sidoarjo, H. Subandi, usai menghadiri penyerahan bantuan Alsintan untuk petani tebu di gedung pertemuan Pabrik Gula Candi Baru, Kamis (11/12/2025).
Terkait penanganan ini, Subandi mengaku sudah memerintahkan dinas terkait untuk mendata para petani yang telah melaporkan sawahnya terdampak banjir. Ia juga memastikan skema penggantian kerugian pertanian rusak atau gagal panen disebabkan banjir atau musibah lainnya, akan dihitung berdasarkan modal yang telah dikeluarkan petani.
“Saya sebagai kepala daerah tidak mau petani hanya gara-gara banjir kemudian rugi. Saya sudah perintahkan kepada Dinas Pertanian dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kalau ada warga (petani) kebanjiran sawah atau kena lain musibah, harus kita ganti. Penggantian kerugian dihitung dari besaran modal yang telah dikeluarkan,” ungkapnya.
Pertanian rusak disebabkan banjir, kerap membuat petani frustasi. Akibatnya, banyak petani yang berhenti bertani karena harapan mendapatkan penghasilan seketika pupus terbawa banjir. Upaya penggantian modal petani yang lenyap ini, diakuinya sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah ditengah masyarakat terdampak.
“Diharapkan, setelah mendapat perlindungan ganti rugi, petani tetap bisa menjalankan kembali usahanya. Jangan sampai akibat hilangnya modal, petani tidak mampu lagi bercocok tanam atau berhenti bertani,” terang Subandi.
Sementara disinggung pentingnya proteksi asuransi bagi para petani, Bupati Subandi menyebut program tersebut sudah berjalan. Saat ini, Pemkab Sidoarjo sudah mendaftarkan perlindungan asuransi bagi 12.000 orang.
“Total kurang lebih ada sebanyak 12 ribu orang yang sudah didaftarkan asuransi. Mulai dari petani, nelayan hingga peternak. Tujuannya, agar ditengah jalan jika ada masalah sudah terlindungi asuransi. Sehingga target Sidoarjo ke depan sebagai salah satu lumbung ketahanan pangan nasional bisa tercapai,” serunya.
Mendukung pernyataan Bupati Subandi, Kepada Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, ST.,MT, menegaskan selain asuransi pertanian, pemerintah daerah juga sudah memberikan insentif bagi para petani.
“Asuransi pertanian sudah, seperti yang disampaikan pak Bupati. Kami juga telah memberikan insentif kepada seluruh petani. Seperti jaminan kesehatan hingga ketenagakerjaan, yang mencakup salah satu pointnya yakni kecelakaan kerja,” ungkap Eni.
Meski seluruh petani di Sidoarjo telah ter-proteksi kesehatan dan ketenagakerjaan, Eni mengaku tidak hafal detail dengan nilai total insentif yang telah dikeluarkan. “Maaf, saya tidak hafal, Karena yang tahu betul data nilai insentif kawan-kawan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) serta nilai ketenagakerjaan ada di Disnaker,” kata dia.
Eni menyampaikan jika ada petani sawahnya terkena banjir sehingga terjadi kerugian, bisa langsung dilaporkan ke kelompok tani (Poktan) atau diinformasikan ke penyuluh pertanian. “Maka penting bagi petani untuk bersilaturahmi ke ketua Poktan atau ke penyuluh. Supaya apa? Jika kena imbas banjir, bisa segera ditangani laporannya,” terang Eni.
Ia mengakui secara pemetaan, Sidoarjo merupakan wilayah hilir sungai berantas. Maka jika terjadi hujan intensitas tinggi debit air meningkat sehingga banjir tak terelakan ke pemukiman dan persawahan.
“Total luasan lahan pertanian yang terkena banjir, saya tidak hafal. Tapi dari 5 kecamatan di Sidoarjo yang terdampak banjir, petani di Kecamatan Jabon ini paling banyak gak dapat hasil panen. Kalau wilayah lainnya memang ada yang kena puso karena banjir. Meski begitu, banyak pula sawah terendam tapi tidak sampai mengalami kerugian,” tutur kepala dinas yang dikenal ramah dan murah senyum ini.
Guna mencari solusi dari permasalahan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat hingga provinsi untuk meninjau ke lokasi pertanian langganan banjir. Utamanya di wilayah Jabon.
“Pemerintah pusat dalam hal ini Komisi IV DPR RI dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) beserta dari provinsi telah bersedia turun melihat langsung ke lokasi pertanian yang terdampak banjir di Kecamatan Jabon ada sekitar 200 hektar. Tujuan peninjauan hari ini (11 Des) untuk mencari solusi,” tutupnya. (Aryo).