CILACAP, NUSANTARAPOS.co.id – Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap tahun 2025 secara aklamasi menetapkan Sarjono sebagai Ketua HNSI Cilacap periode 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Muscab yang digelar di Kantor HNSI Cilacap, Selasa (16/12/2025).
Sarjono kembali dipercaya memimpin organisasi nelayan tersebut setelah tidak adanya kandidat lain yang mendaftar sebagai calon ketua. Dukungan penuh datang dari puluhan rukun nelayan di wilayah Cilacap.
“Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada calon lain yang mendaftar. Saya diajukan dan didukung oleh sekitar 22 rukun nelayan untuk kembali memimpin HNSI Cilacap,” ujar Sarjono usai pelantikan.
Usai ditetapkan sebagai ketua, Sarjono menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus melakukan pembenahan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Program yang sudah ada akan kita evaluasi. Yang kurang baik kita perbaiki, dan yang sudah berjalan baik akan kita lanjutkan,” katanya.
Salah satu program yang menjadi perhatian serius adalah asuransi nelayan, khususnya untuk kapal di bawah 6 Gross Ton (GT). Menurut Sarjono, program tersebut sangat penting untuk melindungi aset nelayan dari risiko kecelakaan laut.
“Asuransi kapal di bawah 6 GT ini sangat menguntungkan. Itu untuk armada kapal atau perahu fiber. Sementara untuk nelayannya sendiri sudah ada perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema perlindungan tersebut memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Asuransi armada menjadi tanggung jawab PT Asprindo, sementara perlindungan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan syarat nelayan tersebut terdaftar aktif.
Saat ini, jumlah nelayan di Cilacap yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Sarjono pun mengimbau para pemilik kapal agar mewajibkan seluruh anak buah kapal (ABK) untuk mengikuti program tersebut.
“Pemilik kapal seharusnya membayarkan BPJS untuk ABK-nya, demi perlindungan keselamatan mereka saat melaut,” tegasnya.
Sebagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. “Pemerintah daerah membantu kepesertaan BPJS, selanjutnya nelayan bisa melanjutkan secara mandiri dengan iuran sekitar Rp16.800 per bulan,” tambah Sarjono.
Sarjono menyebutkan, saat ini nelayan yang tercatat sebagai anggota resmi HNSI Cilacap berjumlah lebih dari 11.000 orang. Jika digabung dengan nelayan yang belum terdaftar, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 17.000 orang.
Ke depan, HNSI Cilacap juga akan memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi nelayan yang belum terdaftar agar memiliki legalitas resmi sebagai anggota organisasi.
“Kami akan upayakan pembuatan KTA dengan biaya semurah mungkin, supaya data jumlah nelayan di Cilacap benar-benar akurat,” ujarnya.
Selain itu, Sarjono juga berencana menggandeng pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada nelayan, khususnya nelayan kecil.
“Kami akan berusaha mencarikan bantuan, termasuk untuk biaya perbekalan melaut agar bisa lebih murah, bahkan kalau memungkinkan digratiskan,” pungkasnya. (Asih)