JAKARTA, NUSANTARAPOS – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana di Sumatra menyusul langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin langsung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh dan wilayah terdampak lainnya.
Ketua DPP KNPI sekaligus Koordinator Nasional Gerakan Muda Pembaharu, Muhammad Natsir, menyatakan keterlibatan langsung DPR RI merupakan keputusan politik strategis yang menunjukkan negara tidak membiarkan rakyat menghadapi bencana sendirian.
“Ini bukan langkah simbolik. DPR RI turun tangan langsung memimpin percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra. Negara hadir dan bekerja,” kata Muhammad Natsir DI Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Menurut Natsir, pembentukan Satgas DPR RI yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menandai perubahan pendekatan penanganan bencana yang lebih tegas, cepat, dan terukur. DPR, kata dia, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi mengambil peran aktif untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif.
Ia juga menegaskan bahwa langkah DPR RI tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin keselamatan rakyat serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Kehadiran DPR RI di Sumatra memperkuat kerja pemerintah. Ini bentuk tanggung jawab negara yang dijalankan secara menyeluruh, dari eksekutif hingga legislatif,” ujarnya.
KNPI menilai keterlibatan DPR RI sangat strategis karena lembaga legislatif memiliki legitimasi politik untuk menyerap aspirasi publik secara langsung di daerah terdampak. Dengan demikian, kebijakan pemulihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di Aceh.
Natsir menambahkan, percepatan pemulihan pascabencana menjadi agenda mendesak menjelang awal tahun 2026. Stabilitas wilayah Sumatra, kata dia, akan menentukan kelancaran realisasi program-program prioritas nasional pemerintah ke depan.
Namun demikian, KNPI mengingatkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan politik sempit melalui provokasi dan narasi adu domba.
“Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan adalah persatuan dan kepercayaan kepada negara, bukan politisasi bencana,” tegasnya.
KNPI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dan DPR RI dalam mempercepat pemulihan Sumatra. Menurut Natsir, kerja negara yang dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi harus dijaga agar tidak terganggu oleh kepentingan yang merusak solidaritas nasional.
“Bencana ini adalah ujian bagi bangsa. Cara negara merespons hari ini akan menentukan kekuatan Indonesia ke depan,” pungkasnya.