JAKARTA, NUSANTARAPOS — Koordinator Forum Pemantau Otonomi Daerah (FPOD), M. Adnan, melontarkan kritik elegan namun tegas terhadap kinerja artis senior Ari Sihasale, yang menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sejak 8 Oktober 2025.
Menurut Adnan, hingga genap 100 hari masa jabatan, publik belum melihat adanya terobosan kebijakan, peta jalan program, maupun capaian kerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara objektif.
“Komite ini dibentuk dengan mandat percepatan, bukan sekadar koordinasi normatif. Seratus hari seharusnya cukup untuk menunjukkan arah, prioritas, dan hasil awal. Namun yang muncul ke publik justru minim substansi,” ujar Adnan di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Adnan menegaskan bahwa persoalan Papua bersifat struktural dan multidimensional, mencakup ketimpangan ekonomi, kualitas layanan dasar, hingga defisit kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, kehadiran Komite Eksekutif seharusnya menghadirkan nilai tambah kebijakan, bukan pengulangan narasi lama.
“Jika tidak ada indikator kinerja yang jelas — misalnya target pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, atau reformasi tata kelola — maka keberadaan komite ini berpotensi kehilangan relevansi di mata publik Papua sendiri,” tegasnya.
FPOD, lanjut Adnan, memandang akuntabilitas publik sebagai prasyarat utama keberhasilan Otonomi Khusus, terlebih di tengah besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Papua setiap tahunnya.
Selain perannya di Komite Otsus Papua, Adnan juga mengkritik jabatan Ari Sihasale sebagai Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sejak Juni 2025, BUMN strategis yang berada di bawah sub-holding InJourney dan bertanggung jawab atas pengembangan kawasan pariwisata nasional.
Menurut Adnan, hingga kini belum terlihat kontribusi strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata nasional, baik dari sisi perluasan destinasi, peningkatan daya saing, maupun distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat lokal.
“ITDC mengelola kawasan premium seperti Mandalika dan Nusa Dua. Namun yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pengelolaan kawasan, melainkan lompatan strategi pariwisata nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Peran komisaris seharusnya kuat dalam arah kebijakan, bukan simbolik,” kata Adnan.
Ia menambahkan bahwa pencapaian internal perusahaan, penghargaan, atau kegiatan seremonial tidak bisa dijadikan indikator utama keberhasilan sektor pariwisata, jika tidak diikuti dampak nyata terhadap ekonomi nasional dan daerah.
Adnan juga mengingatkan bahwa rangkap jabatan strategis harus diimbangi dengan kinerja yang berbanding lurus, bukan justru menimbulkan kesan lemahnya fokus dan efektivitas.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, jabatan publik bukan ruang eksperimentasi personal. Ia menuntut profesionalisme, kapasitas teknokratik, dan keberanian mengambil keputusan berbasis data,” ujarnya.
“Kritik ini bukan serangan personal, melainkan bentuk tanggung jawab publik. Tanpa evaluasi dan koreksi, Otsus Papua berisiko terus berjalan di tempat,” pungkas Adnan yang juga Ketua DPP KNPI ini.