JAKARTA, NUSANTARAPOS – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyatakan dukungan terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang merespons rencana impor kendaraan pickup untuk kebutuhan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ketua DPP KNPI/Kornas Gerakan Muda Pembaharu, Muhammad Natsir, menilai rencana pemerintah mengimpor pickup untuk Koperasi Merah Putih perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menjadi preseden yang tidak sejalan dengan upaya penguatan industri nasional.
“Rencana pemerintah mengimpor pickup buat Koperasi Merah Putih memang paling ideal harus ditinjau ulang. Ini jelas penghinaan terhadap kemampuan dalam negeri,” ujar Natsir di Jakarta, Rabu (25/2/ 2026).
Ia mengapresiasi respons cepat pimpinan DPR RI yang dinilai sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemajuan industri otomotif nasional. KNPI menilai kebijakan yang diambil seharusnya konsisten dengan visi besar penguatan ekonomi domestik.
Menurut Natsir, Presiden Prabowo sendiri telah menunjukkan keberpihakan terhadap produk dalam negeri, termasuk penggunaan kendaraan dinas dari industri otomotif nasional. Karena itu, langkah impor dinilai tidak selaras dengan agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan industri lokal.
KNPI juga menyoroti keputusan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang dianggap terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan tanpa melibatkan industri otomotif dalam negeri secara komprehensif.
“Alasan impor pickup dari India terlalu mengada-ngada. Padahal faktanya, industri otomotif lokal punya kemampuan untuk memproduksi kebutuhan Koperasi Merah Putih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Natsir menilai anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp24 triliun seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi berantai apabila dibelanjakan di dalam negeri. Perputaran dana tersebut, menurutnya, akan berdampak signifikan bagi sektor usaha masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
KNPI pun mengingatkan agar para pembantu presiden lebih cermat dan bijak dalam menerjemahkan arah kebijakan serta agenda prioritas Presiden Prabowo, khususnya dalam upaya memperkuat sektor ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri.