Jakarta, Nusantarapos – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jakarta yang dinilainya masih tajam.
Dalam pernyataannya di acara open house, Kamis (26/3/2026), ia menggambarkan kondisi sekolah negeri yang seluruh fasilitasnya ditanggung pemerintah, mulai dari lahan, bangunan, hingga gaji guru. Sebaliknya, sekolah swasta harus bertumpu pada kemampuan masyarakat.
“Sekolah swasta tanahnya milik masyarakat, bangunannya dari masyarakat, fasilitasnya terbatas, dan muridnya harus bayar sendiri. Gaji gurunya pun sangat minim,” ujar Khoirudin.
Ia bahkan menyinggung kondisi guru swasta yang penghasilannya kerap di bawah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Gaji PPSU sekitar Rp5,3 juta. Guru swasta dengan gaji segitu saja sulit ditemukan di Jakarta,” ungkapnya.
Khoirudin menegaskan bahwa pendidikan adalah kewajiban negara dan hak seluruh warga tanpa diskriminasi.
“Semua warga Jakarta bayar pajak. Seharusnya layanan pendidikan tidak membeda-bedakan antara negeri, swasta, maupun madrasah,” tegasnya. (**)