JAKARTA, NUSANTARAPOS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ketua DPP KNPI, Muhammad Natsir, menilai program tersebut tidak seharusnya dihentikan meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, MBG merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampak optimal.
“Program ini bukan kebijakan instan. Perlu proses dan konsistensi agar dampaknya terasa luas, terutama bagi masyarakat di akar rumput,” ujar Natsir dalam keterangannya, Minggu (29/3).
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas sumber daya yang cukup untuk menopang program tersebut. Sejumlah kalangan, termasuk Mahfud MD, sebelumnya juga menyoroti besarnya potensi ekonomi nasional yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program strategis.
Secara global, kebijakan penyediaan makan bergizi gratis telah diterapkan di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Program tersebut dinilai efektif dalam mendukung peningkatan kualitas gizi anak serta pembangunan SDM jangka panjang.
Di Indonesia, kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa Presiden Soeharto melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada 1991. Program itu ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan membantu masyarakat kurang mampu.
Meski demikian, program MBG juga tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak menilai anggaran besar yang dialokasikan berpotensi menimbulkan pemborosan serta membuka celah korupsi. Ada pula usulan agar dana tersebut dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Menanggapi hal itu, Natsir menilai pendekatan BLT memiliki keterbatasan karena hanya berdampak pada daya beli jangka pendek. Program tersebut pernah dijalankan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada masa Joko Widodo.
“BLT penting dalam situasi krisis, tetapi tidak menciptakan efek berantai dalam ekonomi. Sementara MBG justru membangun ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir,” katanya.
Ia menjelaskan, program MBG mulai menunjukkan indikasi dampak ekonomi, terutama bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di beberapa daerah, permintaan bahan pangan meningkat seiring kebutuhan program tersebut.
Selain itu, MBG juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja baru di sektor produksi dan distribusi pangan. Hal ini dinilai sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang pernah dikembangkan oleh ekonom nasional Soemitro Djojohadikusumo.
Menurut Natsir, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas SDM.
“Pembangunan SDM yang unggul harus didukung asupan gizi yang memadai. Ini menjadi fondasi penting bagi masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola program agar berjalan transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.