JAKARTA, NUSANTARAPOS – Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa lagi dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai narasi tersebut telah melampaui batas dan masuk ke wilayah agitasi politik yang berbahaya.
Ketua DPP KNPI sekaligus Koordinator Nasional Gerakan Muda Pembaharu, Muhammad Natsir, menegaskan bahwa publik harus mampu membedakan secara tegas antara kritik konstruktif dan upaya sistematis mendelegitimasi kekuasaan yang sah.
“Ini bukan lagi soal perbedaan pandangan. Ini adalah upaya membangun opini publik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah di luar mekanisme konstitusi. Itu bukan demokrasi, itu adalah bentuk agitasi,” tegasnya, Sabtu (11/4).
Menurut Natsir, demokrasi Indonesia dibangun dengan biaya sosial dan politik yang tidak kecil. Oleh karena itu, setiap upaya yang berpotensi merusak legitimasi pemerintahan melalui narasi provokatif harus dilawan secara tegas.
“Kalau pola seperti ini dibiarkan, maka yang kita hadapi bukan lagi dialektika demokrasi, tetapi pembusukan demokrasi itu sendiri dari dalam,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks global yang sedang bergejolak, stabilitas nasional menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah mengguncang banyak negara, memicu krisis energi, dan meningkatkan tekanan ekonomi dunia. Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai tetap relatif stabil.
“Di saat banyak negara terpukul oleh kenaikan harga energi akibat konflik global, Indonesia justru mampu menahan gejolak, termasuk menjaga harga BBM. Ini menunjukkan bahwa negara sedang bekerja, bukan gagal seperti narasi yang dibangun,” kata Natsir.
Lebih jauh, KNPI menilai narasi seperti yang disampaikan Saiful Mujani berpotensi memicu ketidakpercayaan publik secara luas, yang pada akhirnya bisa mengarah pada instabilitas politik.
“Ini bukan sekadar pernyataan. Ini bisa menjadi pemicu delegitimasi sistemik jika terus digoreng di ruang publik. Dan itu sangat berbahaya,” lanjutnya.
Atas dasar itu, KNPI mendesak adanya tanggung jawab moral dan intelektual dari pihak yang bersangkutan.
“Saiful Mujani Cs harus berhenti bermain dengan narasi berbahaya. Yang bersangkutan sudah sepatutnya melakukan tobat nasuha secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh ambisi dan provokasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Natsir.