Jakarta, NusantaraPos – Penutupan lokalisasi di berbagi daerah tidak menghentikan atau mengurangi jumlah pekerja seks. Sikap pemangku kepentingan yaitu pemerintah lokal menganggap penutupan lokalisasi sama dengan tidak adanya pekerja seks”, ujar Liana Ketua Badan Pengurus OPSI Nasional saat diskusi di Kantor PKBI RawaBadak Jakarta Utara, Jumat (19/4).
Penutupan lokalisasi membuat pendekatan penanggulangan HIV pada pekerja seks perempuan yang selama ini berbasis lokalisasi menjadi tidak dapat dijalankan lagi. Keberadaan pekerja seks menyebar ke berbagai tempat baru yang sulit di jangkau oleh petugas LSM atau petugas kesehatan.
“Setelah penutupan lokalisasi itu petugas LSM mempunyai keterbatasan jangkauan karena keterbatasan dana, jejaring kerja dan data serta sumber daya manusia”, jelas Liana.
Akibat itu pekerja seks sulit terdiagnosi tidak lagi mempunyai akses untuk alat pencegahan untuk pencegahan transmisi HIV.
Menurut Liana, untuk pencegahan HIV maka pemerintah perlu memberikan fasilitas perlindungan agar penjangkauan pasca pembubaran lokalisasi tetap dapat dilakukan. Pemerintah juga perlu memperkuat program penanggulangan HIV dan infeksi menular seksual hingga tingkat Rukun Tetanga dimasyarakat, karena sangat penting memberikan pemahaman tentang HIV dari sisi kesehatan lebih komprehensif.
“Penutupan Lokalisasi menyebabkan semakin sulit pengendalian dan penanganan HIV”, pungkas Liana. (RIA)