Nusantarapos – Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara serentak pada Rabu (17/4) kemarin, berujung menuai protes dari para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lampung Utara (Lampura)
Aksi protes yang dilakukan penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dikarenakan banyaknya Logistik yang ada di dalam Kotak suara tidak sesuai dengan isinya, terutama kertas surat suara yang kurang sehingga tidak sesuai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap), meskipun ada surat suara tambahan 2,5 persen dari jumlah DPT yang ada.
“Inilah yang menjadi akar permasalahan yang ada ditingkat TPS sehingga banyak pemilih yang menggunakan e-KTP protes karena gagal memilih sebab surat suara telah habis dan pulang membawa kekecewaan,” ungkap Anton salah satu PPS di Kecamatan Kotabumi Selatan. Selasa (23/4/2019).
Lebih dalam, pria kelahiran Kotabumi ini menjelaskan, lembaran C1 Pleno yang merupakan jantungnya Pemilu banyak yang tertukar bahkan ada yang tidak tersedia didalam kotak suara mulai dari C1 salinan, dan kurangnya berita acara hasil penghitungan suara, terlebih untuk C1 Pleno Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Anehnya lagi pihak KPU Kabupaten Lampung Utara pada hari pelaksanaan mematikan ponsel selulernya, ya sehingga sulit untuk dihubungi oleh para petugas PPS guna menindak lanjuti persoalan di tingkat KPPS,” keluhnya.
Menurut Anton, seharusnya KPU Kabupaten Lampung Utara harus lebih Profesional dalam melakukan pengepakan logistik, mengingat pentingnya pelaksanaan Pemilu serentak ini, sehingga mesti harus dilakukan pengawasan yang ekstra.
“Agar tidak saling salah menyalahkan, kepada pihak penegak hukum dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), saya harap agar segera menyikapi permasalahan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan Ketua KPU Lampung Utara, H. Marthon belum dapat dihubungi guna meminta tanggapannya atas kejadian tersebut. (RH)
