Program Nawacita Jilid I Belum Maksimal, PS Melanesia Keluarkan 5 Pernyataan Sikap Tegas

Pengurus Partai Solidaritas Melanesia berfoto bersama.

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Pemuda dari kawasan Melanesia melakukan konferensi pers sekaligus melaunching Partai Solidaritas Melanesia di Omah Kopi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Pada kesempatan ini, PS Melanesia mengkritisi program Nawacita jilid I yang digaungkan Presiden Jokowi saat priode 2014-2019. Program yang dijalankan bersama Wapres Jusuf Kalla tersebut belum signifikan dirasakan di kawasan Melanesia yakni Maluku, NTT, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Nawacita jilid satu sudah terealisasi, namun yang di rasakan bangsa Melanesia hanya belum maksimal. Melanesia masih hidup dalam ketertinggalan mulai dari infrastruktur, pereknomian, hingga pendidikan. Silahkan di cek di kawasan Melanesia di antaranya : Kepulauan Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara,” kata Sekjen PS Melanesia, Abdullah Kelrey saat konferensi pers.

Padahal, lanjut Kelrey, Bangsa Melanesia memiliki saham besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti tanah dan Sumber daya alam (SDA)

“Lalu seberapa besar Negara membagikan saham kepada Bangsa Melanesia, pertanyaan ini penting di jawab dan di realisasikan agar lahirnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tuturnya.

Berikut pernyataan sikap PS Melanesia :

1. PS Melanesia mendesak Presiden Republik Indonesia segera Bentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Kawasan Melanesia. Badan tersebut berada langsung dibawah Presiden Joko Widodo.

2. Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan Melanesia, negara wajib melibatkan putra-putri terbaik dari kawasan Melanesia.

3. Maluku segera di jadikan Lumbung Ikan Nasional di era kedua ini. Kemudian membangun pabrik pengolahan ikan di kawasan Melanesia

4. PS Melanesia mendesak Pemerintah Pusat Segera naikkan harga komoditi di kawasan Melanesia.

5. Mendesak Jokowi segera tuntaskan kasus HAM di Papua, Maluku dan NTT (khususnya perdagangan manusia atau traffiking. Dan Kami minta agar pada periode kedua ini Presiden Republik Joko Widodo tidak libatkan pejabat eks orde baru dalam kabinetnya

Untuk diketahui, PS Melanesia akan melaksanakan Temu Nasional di Jogjakarta usai pelantikan Jokowi-Ma’ruf dengan agenda membahas kebijakan dan keberpihakan pemerintah serta nasib Bangsa Melanesia.(JFS)