Jakarta,NUSANTARAPOS.CO.ID – Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019), mengerikan. Sebab pidato bertajuk Visi Indonesia itu, tak menyinggung penegakan hak asasi manusia (HAM). Ia juga khawatir pidato Jokowi menjadi dalih pelanggaran hukum dan HAM, atas nama investasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja), organisasi relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, C Suhadi menilai aneh pernyataan Haris. Sebab menurutnya agenda pembacaan pidato memang membahas persoalan ekonomi dan infrastruktur tetapi bukan berarti melupakan sistem hukum yang ada.
“Di mana letak mengerikannya? Belum jelas. Karena yang saya kritisi berkaitan dengan statement dia itu kok agendanya hanya di infrastruktur, ekonomi dan lain-lain. Padahal pembahasan hukum tidak masuk di dalam agenda itu,” ujar Suhadi di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Di samping itu, menurut Suhadi tak semua persoalan hukum menjadi kewenangan Jokowi karena itu menjadi wewenang badan lain seperti yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung. Misalnya persoalan yang menjadi tupoksi hakim dan pengadilan, memang merupakan tanggung jawab lembaga yudikatif, bukan eksekutif.
“Perlu diingat bahwa presiden juga punya keterbatasan dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan masalah-masalah peradilan yang bukan di badan eksekutif tetapi ada di badan yudikatif. Sehingga itu tidak bisa ditangani oleh presiden, berkaitan misalnya peradilan itu kan punya lembaganya sendiri,” jelasnya.
“Jadi kalau jelek tindakan Mahkamah Agung ataupun peradilan-peradilan yang menyimpang dibebankan ke Jokowi, itu kan lucu dan pastinya akan diketawai orang presiden kok ngomong apa (mengurusi itu),” imbuh Suhadi.
Suhadi menyarankan Haris melapor atau memberi masukan kepada Jokowi, jika dirasa persoalan hukum dan HAM masih bermasalah. Ia yakin mantan Wali Kota Solo akan menindaklanjuti aduan terkait perkara itu.
“Kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan dilaporkan dong. Nanti biar presiden yang akan mengevaluasi, karena dia akan turun langsung kok seperti yang dikatakan dalam pidatonya. Dia akan menindak pejabat-pejabat yang kurang cakap kinerjanya. Itu merupakan suatu langkah yang akan memperbaiki semua sendi kehidupan,” tandas advokat senior.
Presiden terpilih Jokowi sebelumnya menyampaikan pidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam. Dalam pidato, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukan bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin, untuk membuat Indonesia lebih produktif serta memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan dunia. Antara lain meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.
Mantan Wali Kota Solo juga membahas keberagaman, demokrasi yang beradab, serta kemajuan bangsa dengan seluruh elemen pendukungnya.