Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Konflik di tanah Papua yang masih berlangsung di beberapa wilayah membuat keprihatinan sejumlah pihak, tak terkecuali anak-anak veteran yang tergabung di dalam organisasi Pemuda Panca Marga (PPM). Untuk itu PPM provinsi Papua mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan audiensi mencurahkan pokok pikiran menjaga Papua tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Asops Kemenhan Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin mengatakan kami menyambut baik kedatangan mereka (PPM,red) ke sini. Untuk itu saya berharap agar PPM yang merupakan organisasi anak-anak veteran bisa lebih aktif lagi dalam membina generasi muda yang akan datang.
“Peran aktif tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bagi masyarakat. Karena hakekatnya sebagai organisasi pemuda ya harus seperti itu, bisa mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya usai menumui rombongan PPM di ruang Biro Protokoler Kemenhan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2019).
Mayjen Hafil mengungkapkan terkait keinginan PPM untuk mengikuti pendidikan bela negara, tentunya PPM bisa bekerjasama dengan Kemenhan untuk merekrut anak-anak atau adik-adik kita yang belum paham dengan pendidikan bela bangsa dan negara ini.
“Tujuan tentu agar lebih bisa mencintai tanah air. Tentunya bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat yang nantinya akan didukung oleh Kemenhan,” terangnya.
Sementara itu Ketua Mada PPM Papua Boy Markus Dawir melalui menyatakan mensikapi situsi terakhir Papua hari ini, kami (PPM,red) yang terdiri anak-anak pejuang dan veteran di provinsi Papua menyiapkan pokok-pokok pikiran berupa saran dan masukkan yang konstruktif bagi pemerintah pusat dalam manangani penyelesaian masalah Papua terkini.
“Diharapkan dalam minggu ini, semua kementrian dan lembaga terkait di Jakarta sudah bisa ditemui dalam rangka penyampaian maksud tersebut,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Lebih lanjut Boy menjelaskan walaupun sudah ada beberapa pihak atau kelompok yang diundang untuk bertemu dengan Presiden maupun Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Namun kali ini demi bangsa dan negara, PPM Papua datang sendiri ke Jakarta untuk memberi saran dan masukan berupa pokok pikiran yang perlu dan segera pemerintah pusat mengambil langkah untuk menangani dan menstabilkan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.
“Pokok pikiran tersebut diantaranya Pemerinta Papua harus diberi kewenangan lebih untuk mengurus daerahnya. Selama ini Papua sudah dikasih UU 21/2001 (UU Otsus) tapi tidak diikuti dengan turunan UU tersebut seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus,” terangnya.
Menurut Boy, banyak Perdasi dan Perdasus yang tertahan di Kemendagri. Begitu pula kewenangan untuk mengurus sumberdaya alam di Papua harus diberi kewenangannya kepada gubernur untuk mengaturnya demi kesejahteraan rakyat Papua.”Selama ini pemda Papua kewalahan karena kewenangan yang sempit diberikan oleh pemerintah pusat ibarat lepas kepala tapi ekornya dipegang,” katanya.
Boy menerangkan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua hari ini kepada pemerintah maka masalah korupsi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus diselesaiakan. Kenapa demikian karena sudah banyak laporan masyarakat tetapi laporan tersebut banyak yang tidur di kantor Polisi, Kejaksaan, Polda dan Kejati Papua. Rakyat jadi bingung, mau lapor kemana lagi? Akhirnya rakyat menunggu waktu dimana mereka bertindak sehingga terlihat padt aksi tanggal 29 Agustus, 23 September lalu.
Banyak kepala daerah yang kurang punya waktu berada urus rakyat di kabupatennya, banyak APBD kabupaten dipakai bikin proyek-proyek yang kurang menyentuh rakyat. Lalu, rakyat mengeluh dan keluhannya kemana ?. Kami sarankan pemerintah pusat atau istana bentuk tim khusus yang bisa mengawasi jalannya pelaksanaan pembanhunan di provinsi Papua dan 29 kabupt/kota di sana.
“Semua APBD di Papua harus dirubah mainnya, harus prioritaskan kesejahteraan rakyat. Kalaupun ada oknum kepala daerah yang terlibat, ya, harus diproses agar rakyat yakin dan percaya bahwa negara ada hadir bersama rakyat. Karena selama ini rakyat Papua merasa hanya sebagai warga negara kelas 2,” tegasnya.
Untuk itu, sambung Boy, pemerintah harus memberikan kuota kepada putra/i Papua untuk menduduki posisi eselon di kementerian dan lembaga juga di BUMN. Selain itu harus ada kuota khusus untuk penerimaan Akpol, Akmil, Tamtama, Bintara Polri dan TNI, penerimaan putra/i Papua di setiap sekolah kedinasan. Sehingga generasi muda Papua akan tetap menjaga dan mengawal Papua tetap dalam NKRI untuk masa-masa yang akan datang.
“Sebaliknya untuk hari ini, bagi kami negara gagal karena generasi muda Papua hari ini banyak yang sudah kendor rasa nasionalismenya dan memilih banyak turun jalan dan meminta referendum. Ini fakta yang kita lihat hari ini, bahwa yang turn jalan melakukan demo sampai dengan tindakan anarkis 99% adalah berasal dari anak-anak muda Papua, keterlibatan orang dewasa sangat kurang dan mereka adalah mahasiswa,” tutup Anggota DPR Papua tersebut.
Dalam pertemuan tersebut rombongan PPM yang dipimpin oleh Sekretaris Deparda PPM Papua Nicodemus Mauri ditemui oleh Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin (Asops Kemenhan), Mayjen TNI Ilyas Alamsyah (Asintel Kemenhan) dan Kol. Arh Luhkito Hadi Iswanto (Ditbelneg Kemenhan).