OPINI  

Sekretaris BPO HKTI: Krisis Ekonomi Cukup Dalam: Apa Solusinya?

Oleh
S Benny Pasaribu, PhD
(Ketua KPPU RI 2007-2013)

Sudah lebih dari sebulan kita dihimbau #dirumahaja. Penyebaran virus ini makin terasa dampak negatifnya terhadap perekonomian. Saya pelajari dari pengalaman berbagai negara saat ini ditambah pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi sejak 1998 maka saya memperkirakan perekonomian Indonesia akan mengalami krisis yang cukup dalam dengan pertumbuhan minus 4.2 – 5.1%. Tetapi jika respons pemerintah dan seluruh warga sangat tepat dalam menghadapi penyebaran Covid 19, maka urusan ini akan cepat berakhir (secepatnya bulan Agustus 2020) dan aktivitas ekonomi segera menggeliat kembali sehingga Ekonomi Indonesia bisa tumbuh minus 3.0 – 4.2 %.

Aktivitas negara, swasta, dan masyarakat sudah banyak dilakukan dari rumah. Sekolah dan ibadah dilakukan di rumah. Aktivitas sosial seperti pesta dan kumpul-kumpul lainnya dibatasi dgn tetap jaga jarak 1 – 2 m.
Selanjutnya PSBB Jakarta sdh berjalan hampir 2 minggu, dan diperluas ke Bodebek dan Tangerang.

Dampaknya makin negatif terhadap ekonomi. Restauran dan hotel makin banyak yang tutup. Tempat2 pariwisata ditutup. Banyak Pabrik manufaktur yang tutup. Perkantoran dilakukan dari rumah (WFH). Alat transportasi yang beroperasi tinggal 10%. Kegiatan ekspor, impor, dan investasi akan mengalami penurunan. Konsumsi keluarga juga akan drop. Transfer dari pemerintah ke masyarakat miskin akan membengkak. Proyek infrasrruktur dan padat karya pemerintah semakin mengecil.

Memang ada juga kegiatan bisnis yang mengalami booming. Selalu ada bisnis yang untung dan yang rugi dalam situasi apapun. Dalam hal ini, sejumlah kegiatan ekonomi mencatat pertumbuhan yg tinggi seperti rumah sakit, farmasi, herbal/ jamu, manufaktur alat2 kesehatan, usaha mikro kecil (UMK), bisnis on line, IoT, dsb.. Pertumbuhan bisnis lainnya kemungkinan flat kalau tidak menurun.

Tetapi secara keseluruhan tidak ada instrumen apapun yang bisa mengkompensasi setiap penurunan aktivitas ekonomi yg terus menurun.

Kita menyaksikan respon pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang lumayan cepat untuk memitigasi dampak Covod 19 terhadap perekonomian. Pemerintah telah menyediakan dana APBN sebesar 400an triliun. Solusi cepat ini patut diacungi jempol walaupun masih banyak orang menganggap jumlah tersebut masih terlalu kecil dibanding yg dilakukan di negara lain.

Masalahnya, dana sebesar itupun harus dibiayai dari utang dengan menerbitkan obligasi pemerintah? Mau menambah dana bantuan dengan menambah utang lagi?

Sejumlah BUMN juga ikut merogoh koceknya walau kegiatan bisnis dan liquiditasnya masih cukup memperihatinkan. Masalah kita saat ini adalah distribusi dan alokasi dana bantuan tersebut diperuntukkan bagi siapa? Dana tersebut akan sangat besar manfaatnya sebagai solusi jika sebagian terbesar diberikan kepada warga miskin dan berupa stimulus bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, usaha2 rakyat petani, nelayan, dan ekonomi kreatif. Kita berharap manfaat lebih fundamental nantinya adalah adanya pertumbuhan dan transformasi struktural ekonomi yang lebih kerakyatan yang terjadi bersamaan dengan penanganan Covid 19.

Tetapi masalahnya, dari penjelasan pemerintah, kelihatannya dana tersebut akan dialokasikan cukup besar untuk membantu usaha besar dan konglomerasi dengan alasan kena dampak Covid 19. Padahal, bagi pengusaha kaya, justru saatnya menderma karena negara dan masyarakat menghadapi wabah dan krisis kehidupan. Tanpa bantuan dana pemerintah pengusaha besar pasti mampu dan punya banyak akal untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Sementara warga kebanyakan terlalu lemah untuk berfikir panjang karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi.

Saya selalu menyampaikan, bahwa membantu yang lemah itu sama dengan menambah energi bagi yang kuat.
Yang saya yakini bahwa kita masih bangsa yang berkeadaban. Saat inilah perlu kita tunjukkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dimana yang kuat dan kaya membantu yang lemah dan miskin. mayarakat yang lemah dan miskin juga harus manut mengikuti himbauan dan aturan pemerintah. Dengan demikian kita akan lebih cepat keluar dari tekanan Covid 19 dan ekonomi kita tidak sampai drop hingga minus 5.1 %. Bahkan mimpi kita bisa kenyataan karena saatnya tepat transformasi struktural terjadi di bidang ekonomi kita.