Nusantarapos – Opini, Panggung politik nasional kembali menghangat ditengah pendemi covid-19 khususnya melanda Negara Indonesia hingga saat ini.Hal ini menyangkut dengan sinyal komunikasi politik Presiden Jokowi secara terbuka mengkritik kinerja para menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
Pernyataan keras, pedas dan eksplisit dari Jokowi yang dikuatkan dengan gestur ekspresinya menandakan jika Presiden Jokowi lagi sedang tidak happy (bahagia) saat mendengar atau melihat jeritan rakyat Indonesia yang kini histeris dalam menghadapi musibah corona virus.
Dalam perspektif komunikasi politik, tidak ada pernyataan aktor politik yang tanpa intensi mempengaruhi lingkungan politik. Karakteristik utama dalam sebuah komunikasi politik ialah intention (tujuan) pengirimnya untuk mempengaruhi lingkungan politiknya dan hal itu bisa saja terjadi pada Presiden Joko Widodo.
Penulis mengajak pembaca mengkaji kembali bersama makna indikator komunikasi Jokowi yang memiliki intensi terlihat dari sebuah proses diseminasi pidatonya ke publik pada hari Kamis tanggal 18 Juni dan diunggah pada tanggal 28 Juni 2020. Apa artinya semua ini? Artinya apakah memang informasi itu disengaja Istana sebagai pemantik diskursus publik.
Dalam teori manajemen privasi setiap komunikasi, komunikator pasti memiliki pertimbangan dan pilihan peraturannya sendiri mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari publik. Jadi, sudah jelas bahwa pesan yang meluncur dari istana ini sangat terencana atau biasa disebut dengan istilah “by design” untuk mempengaruhi berbagai pihak.
Jika kita menelaah komunikasinya Presiden Jokowi, pesan ini tersusun membentuk tiga gugusan utama:
1). Ada ketidakpuasan Presiden Jokowi atas kinerja para menterinya di tengah krisis covid-19 ini.
2). Penekanan pada perlunya langkah luar biasa bukan biasa-biasa saja dari kabinetnya Indonesia Maju secara extraordinary dalam menuntaskan krisis pendemi ini.
3).Kemungkinan sanksi bagi mereka (Menteri) yang berkinerja buruk akan membuka sanksi tersebut untuk di reshuffle atau bahkan dengan pembubaran beberapa lembaga Instansi yang dianggap tidak memiliki performa kerja yang bagus selama ini.
Maka dari itu, benang merah dari ketiganya ini akan bermuara pada sebuah kejengkelan yang diekspresikan secara budaya komunikasi yang masuk dalam kategori konteks rendah (Low context culture) dalam mengirim sinyal langsung terhadap menterinya guna dipahami.
Indikator pesan ini terlihat dari beberapa kali Jokowi menyebutkan jika diperlukan,dirinya akan mengeluarkan Perppu dan peraturan lainnya.Selain itu juga, akan ada beberapa evaluasi atas pos-pos kementerian yang dianggapnya belum optimal dalam menangani krisis Covid-19 diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Perekonomian. Rakyat Indonesia yang berada di garis bawah dan menengah hanya mampu berkata ‘semua tergantung hak prerogatif Presiden’, sebab praktek kontruksi realitas pesan tersebut yang publik tunggu hasil akhirnya.
Rakyat Indonesia sangat berharap di masa pendemi Covid-19 ini, pemerintah (Negara) hadir dalam melahirkan solusi terbaik yang meringankan beban rakyatnya bukan seperti rapid tes yang banyak membuat rakyat yang ingin keluar bekerja berteriak histeris karena biaya rapid tes melambung tinggi dan berbeda-beda tarifnya tiap daerah.
Presiden Jokowi sudah memiliki data, masukan, dan pertimbangan mengenai kinerja para menterinya selama periode keduanya ini untuk itu rakyat Indonesia menantikan solusi dan alternatif terbaik dari Presiden agar bangsa Indonesia keluar dari zona aman corona virus tersebut.
Penulis: Irianto